Perppu

Yusril Ihza Mahendra menyarankan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk merapatkan barisan dalam mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA—Penerbitan Perppu Nomor 2/2017 tentang Perubahan Atas Uu No.17/2013 tentang Ormas menimbulkan silang pendapat dan kritik. Perppu tersebut dianggap berlebihan karena mengatur sanksi pidana dengan ancaman seumur hidup Zulkifli Hasan,…

MUI mengimbau pemerintah dapat menggunakan Perppu tersebut untuk kepentingan yang mendesak dan bersifat penting

Tidak dapat dipungkiri, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) oleh pemerintah memang sejak awal ingin membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).