islampos
Media islam generasi baru

Soal Perppu Ormas, Jokowi: Yang Tidak Setuju, Silakan Tempuh Jalur Hukum

Foto: Aktual
0

JAKARTA—Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Ormas (Perpu Nomor 2 Tahun 2017, baca Perppu Ormas -red) menuai pro kontra dari sejumlah pihak. Bahkan sejumlah ormas akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait peraturan tersebut.

Rencana tersebut turut ditanggapi oleh Jokowi –panggilan akrab Presiden RI Joko Widodo- dengan mempersilakan pihak-pihak yang tidak setuju, untuk menggugat ke pengadilan.

“Yang tidak setuju dengan Perpu Ormas silakan tempuh jalur hukum,” ujar Jokowi, seperti dilansir Tempo, Ahad, (16/7/2017).

Jokowi menjelaskan diterbitkannya Perpu Ormas itu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap bangsa Indonesia. Ia berkata bahwa pemerintah tidak bisa membiarkan adanya upaya-upaya mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa.

“Negara ini tidak bisa dirongrong masa depannya, dirongrong kewibawaannya. Saya tidak mau itu dibiarkan,” ujarnya tegas.

Ketika ditanya apakah pemerintah yakin menang jika Perpu Ormas digugat, Jokowi tak menjawab. Ia hanya berkata, “Sudah ada proses hukumnya.”

Penerbitan Perpu tentang Ormas mendapatkan reaksi keras dari sejumlah pihak yang tidak setuju. Salah satu poin yang dikhawatirkan dari Perpu itu adalah penghapusan belasan pasal terkait dengan tahapan pemberian sanksi bagi ormas terlarang.

Bila sebelumnya ada belasan tahapan sebelum ormas bisa dibubarkan, Perpu sekarang membuat sebuah ormas bisa dikenai sanksi pidana, tanpa peringatan, apabila dianggap berbahaya seperti melakukan kekerasan dan mengajarkan nilai-nilai anti-Pancasila. []

loading...
loading...