ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

Soal Penyelidikan Baru Pulau Reklamasi, KPK Kemungkinan Periksa Ahok-Djarot

0

Advertisements

JAKARTA—Terkait penyelidikan baru terhadap reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, KPK kemungkinan akan meminta keterangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat selaku Gubernur DKI.

“Kalau penyidik atau penyelidik kami menganggap penting pihak-pihak yang dianggap mengetahui akan dimintai keterangan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif ketika ditanya tentang kemungkinan memanggil Ahok dan Djarot terkait kasus tersebut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (30/10/2017).

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut kemungkinan pidana korporasi akan diterapkan dalam penyelidikan baru tersebut. Saut mengatakan kemungkinan penerapan itu sedang dipelajari.

“Kalau lihat dari ininya, memang kita mau belajar pidana korporasinya. Tapi saya tidak bisa mengatakan menuju ke sana. Cuma lagi mempelajari saja. Teman-teman sedang mendalaminya, apakah bisa melakukan itu,” kata Saut.

Soal pengumpulan data, kata Saut, ini adalah pengembangan kasus sebelumnya. Menurut Saut, prinsipnya untuk pidana korporasi, meskipun individu pelakunya pindah dari korporasi, pertanggungjawaban tetap di pihak korporasi.

Related Posts
1 of 19

“Kalau pidana korporasi memang itu kalau pelakunya sudah meninggal pun korporasinya masih bisa (dituntut). Karena ininya kan pidana korporasi. Kalau pelakunya sudah meninggal tidak ada masalah,” tegasnya.

Sebelumnya KPK memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah pada Jumat (27/10/2017) pekan lalu terkait reklamasi Pulau G. Dia sempat menyebut penyelidik KPK juga menelisik soal proses pembahasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Pemprov DKI Jakarta.

Terkait hal ini Saut memberi konfirmasi, kerusakan lingkungan merupakan salah satu fokus dalam penghitungan kerugian negara. Dalam kasus reklamasi, kerugian nelayan akibat kerusakan ekosistem laut menjadi salah satunya.

“Nah cara menghitungnya itu, jangan lupa KPK masuk dari kerugian negara. Kerugian negara dihitungnya seperti apa. Kalau kasus Sulawesi kemarin itu kan ada ahli yang menghitung ada berapa pohon sih yang habis, nah ini mau dihitung nelayan rugi berapa. Hitungannya tidak gampang. Cara hitungnya itu para ahli yang tahu berapa kerugiannya,” tuturnya. []

Sumber: Detik.

loading...
loading...

Sponsored

Langganan newsletter Kami
Langganan newsletter Kami
Daftar dan dapatkan informasi update dari Kami langsung ke Inbox e-mail Anda
Kamu dapat berhenti berlangganan kapanpun

Maaf Anda Sedang Offline