Soal Larangan Mantan Napi Nyaleg, Politikus Golkar: Saya Heran dengan Penerbitan Peraturan Tersebut

0

JAKARTA— Terkait penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif di Pemilu Serentak 2019 ditanggapi oleh Politikus Golkar Ace Hasan Syadzily.

Ace-sapaan akrabnya-mengaku heran dengan penerbitan peraturan tersebut, karena menurut Ace,PKPU seharusnya merujuk pada perundang-undangan yang berlaku.

“Partai Golkar mengedepankan aturan perundang-undangan yang berlaku. PKPU seharusnya merupakan penerjemahan perundang-undangan dan merujuk kepada aturan tersebut,” ujar Ace, pada Sabtu (2/7/2018) kemarin.

BACA JUGA: Sukses di Pilkada 2018, PKS Optimistis Menangkan Pilpres 2019

Penerbitan PKPU ini dinilai bertentangan dengan UU Pemilu. Sehingga, Ace menyebut, partainya akan mengikuti aturan tersebut, jika secara prosedural sudah disahkan dalam lembaran negara.

“Namun demikian, Partai Golkar siap menjalankan norma apapun yang dituangkan dalam PKPU jika memang sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan,” pungkasnya.

Aturan ini baru saja diterbitkan dan ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 1 Juli 2018. Tepatnya, tertuang dalam Pasal 7 ayat 14 tentang Persyaratan Bakal Calon, dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD.

BACA JUGA: Terkait Pilpres 2019, Pengamat: Anies Berpeluang Besar Diusung Menjadi Capres

Dalam pasal itu disebutkan, selain koruptor, mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual juga dilarang mencalonkan diri. Meski mendukung pemberantasan korupsi, namun, peraturan ini mendapat protes dari banyak partai dan pemerintah (Kemenkumham dan Kemendagri). []

loading...
loading...
Langganan newsletter Kami
Langganan newsletter Kami
Daftar dan dapatkan informasi update dari Kami langsung ke Inbox e-mail Anda
Kamu dapat berhenti berlangganan kapanpun

Maaf Anda Sedang Offline