JAKARTA—Politikus Partai Golkar yang merupakan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto hari ini, Selasa (24/4/2018) menjalani siding putusan perkara korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Putusan terhadap Setya Novanto akan dibacakan Majelis Hakim yang dipimpin oleh hakim Yanto serta anggota hakim Emilia Djajasubagia, Anwar, Ansyori Syarifudin, dan Franky Tambuwun.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebelumnya, menuntut Setnov dihukum 16 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Juga menuntut Setnov membayar uang pengganti sebesar US$7,4 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan kepada KPK sebesar Rp5 miliar subsider 3 tahun.
Tuntutan lainnya adalah meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Novanto selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. KPK juga menolak permohonan terdakwa Novanto menjadi justice collaborator dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun Ini.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang proporsional terhadap Novanto.
Setidaknya Setnov dihukum selama 16 tahun sesuai tuntutan Jaksa, karena KPK telah menolak memberikan status Justice Collaborator kepada mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut.
“Ya didukung yang proporsional karena beliau ada salahnya karena mencoba menjadj JC tapi kami tidak sepakat kalau mendapat itu (JC). Jadi kan terungkap di pengadilan. Insya Allah (tuntutan 16 tahun dipenuhi hakim),” kata Agus.
Sementara itu kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail, berharap Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan secara adil dengan mempertimbangkan semua pembelaan yang diajukan oleh pihaknya. Termasuk soal bantahan Novanto terhadap dakwaan KPK yang menyebutnya sebagai pihak yang mengintervensi proyek e-KTP.
“Kami harapkan majelis hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan pembelaan, karena menurut hemat kami dakwaan tentang intervensi pak Novanto tidak terbukti,” kata Maqdir. []
Sumber: Viva
