MALAYSIA–Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah meluncurkan undang-undang Anti-Korupsi Nasional (NACP) yang luas. Langkah ini disebut-sebut sebagai sebuah rencana ambisius untuk membuat negara itu bebas korupsi dalam lima tahun ke depan.
Mahathir mengakui bahwa memperkenalkan undang-undang baru tentang pengaturan soal pendanaan politik akan menantang. Namun, Mahathir mengatakan hal itu harus dilakukan untuk memerangi korupsi.
BACA JUGA: Malaysia Dicoret jadi Tuan Rumah Renang Dunia, Sadiq: Melawan Israel Lebih Penting
“Pendanaan politik adalah masalah besar karena partai politik membutuhkan pendanaan. Tanpa dana, mereka tidak dapat berfungsi. Biaya berada dalam politik sangat tinggi sekarang dan semakin tinggi setiap saat,” kata Mahathir.
“Jadi, pemerintah ingin melihat bagaimana pendanaan politik seharusnya tidak mengarah pada suap kepada partai atau pemerintah. Ini sangat sulit, tetapi kita akan menemukan jalan,” kata perdana menteri pada konferensi pers setelah peluncuran NACP di Kuala Lumpur.
BACA JUGA: Ini Penjelasan Mahathir Mohamad soal Penolakan Malaysia terhadap Israel
Rencana tersebut menyatakan bahwa tindakan baru untuk mengatur pendanaan politik, yang akan memperlakukan lobi sebagai pelanggaran, akan dibuat dalam waktu dua tahun.
Di bawah undang-undang pendanaan politik, para pihak akan dipaksa untuk mengungkapkan semua sumber pendanaan mereka, termasuk sumbangan, atau mereka akan dikenakan hukuman. []
SUMBER: BERNAMA
