JAKARTA— Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah belum mau berkomentar terkait beredarnya surat penetapan kembali Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus KTP elektronik.
“Informasi tersebut belum bisa kami konfirmasi,” kata Febri, seperti dikutip dari Republika pada hari Senin (6/11/2017) kemarin.
“Yang pasti KPK sedang terus mendalami dan memperkuat konstruksi hukum kasus KTP-elektronik ini,” tambah Febri.
Setelah dinyatakan lepas dari status tersangka korupsi KTP elektronik (KTP-el), nama Setya Novanto dilaporkan kembali menjadi tersangka. Ketua DPR itu kembali berstatus tersangka setelah beredarnya surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) baru dari KPK.
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) surat itu dikeluarkan KPK, Sprindik Setya Novanto, yang beredar di kalangan wartawan, itu tercatat dengan nomor 113/01//10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017. Setnov disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek KTP-el tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri.
Setya Novanto diduga melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto, dan kawan-kawan. Pasal yang disangkakan kepada Setnov adalah pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sprindik baru KPK ini membuat Setnov kembali menjadi tersangka untuk kali kedua. Sebelumnya ia sempat ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus yang sama pada 17 Juli 2017. Namun, status tersangka Setnov gugur karena praperadilannya dikabulkan hakim Cepi Iskandar. Selama proses sidang praperadilan, Setnov dilaporkan diserang sejumlah penyakit, seperti jantung, sehingga harus dirawat di rumah sakit.
Kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi mengaku belum mendapatkan SPDP tersebut.
Menurut Yunadi, dirinya belum menerima sprindik ataupun SPDP dari KPK. “Jadi yang beredar hanya isu, diduga yang menyebarkan ada maksud busuk,”pungkasnya.[]
