AS – Pemerintah Myanmar gagal memenuhi kewajiban internasionalnya dan melindungi muslim Rohingya dari kekejaman yang terjadi di negara bagian Rakhine, kata dua penasihat khusus PBB pada Rabu (18/10/2017) kemarin.
Pernyataan dari penasihat khusus PBB untuk pencegahan genosida, Adama Dieng, dan penasihat khusus untuk perlindungan, Ivan Simonovic, menambah respons internasional yang menyatakan bahwa krisis tersebut merupakan suatu kegagalan.
“Meskipun ada peringatan dari kami dan dari banyak pejabat lainnya, pemerintah Myanmar gagal memenuhi kewajibannya di bawah undang-undang internasional dan tanggung jawab utama untuk melindungi populasi Rohingya dari kekejaman,” menurut sebuah pernyataan bersama, yang dilansir AFP.
“Komunitas internasional juga gagal menjalankan tanggung jawabnya dalam hal ini,” tambah mereka.
Sejak akhir Agustus lebih dari 500.000 warga Rohingya melarikan diri sari operasi angkatan darat di negara bagian Rakhine Myanmar, yang dinilai PBB sebagai pembersihan etnis.
Dewan Keamanan PBB meminta Myanmar mengakhiri operasi militer di Rakhine, memberikan akses untuk petugas bantuan dan mengizinkan kepulangan aman bagi pengungsi Rohingya. []
