MYANMAR—PBB dilaporkan telah terus menekan Myanmar untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menyebabkan ratusan ribu Muslim Rohingya mengungsi ke luar wilayah mereka.
Dewan Keamanan PBB pada Senin (06/11/17) kemarin mendesak Myanmar untuk segera menghentikan tindak kekerasan militer di Rakhine. DK PBB juga mendesak pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk memulangkan ratusan ribu pengungsi muslim Rohingya yang saat ini terdampar di kamp pengungsian di Bangladesh, The Guardian melaporkan pada Selasa (7/11/2017).
DK PBB juga mengutuk keras tindak di luar batas kemanusiaan yang dilakukan militer dan petinggi agama Myanmar, yang memaksa Muslim Rohingya keluar dari wilayah mereka.
PBB juga menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Rohingya, yang membuat jatuhnya korban jiwa. Selain itu, PBB juga mengecam pembakaran rumah dan harta-benda milik Muslim Rohingya dan terjadinya kekerasan seksual yang menimpa perempuan Rohingya.
Pernyataan tertulis DK PBB itu juga “mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekuatan militer di Rakhine secepat mungkin dan mengembalikan hak sipil serta menerapkan undang-undang.“
Sebelum DK PBB resmi mengeluarkan pernyataannya, sejumlah negara anggota PBB sudah lebih dahulu mengeluarkan kecaman. Termasuk di antaranya Inggris dan Prancis. PBB bahkan menyebut tindak kekerasan militer di Rohingya sebagai “pembersihan etnis.”
Aktivis dan Direktur Pemantau HAM PBB, Akshaya Kumar, mengatakan bahwa PBB juga mendesak diberikannya akses untuk masuk ke Rakhine.
“Kami mendesak pemimpin Myanmar untuk mengizinkan dunia internasional dan PBB untuk melihat kondisi di Rakhine,” katanya.
Beijing, yang sejak lama mendukung pemerintah militer Myanmar, awalnya sempat menentang resolusi DK PBB dan mengancam akan mengeluarkan hak vetonya. Belakangan, Cina mengatakan bersepakat dengan pernyataan PBB tersebut. []
