islampos
Media islam generasi baru

Parlemen Israel Legalkan Perampokan Tanah Milik Warga Palestina

0

RAMALLAH – Para politisi Palestina dan kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa undang-undang baru yang disahkan oleh parlemen Israel melanggar hukum internasional dan merupakan langkah menuju Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

Rula Maa’yaa, Menteri Pariwisata Palestina, mengecam keras keputusan parlemen Israel.

“Tak boleh ada lembaga yang mengesahkan perampokan tanah-tanah milik warga Palestina. Membangun permukiman adalah kejahatan, membangun rumah-rumah bagi pemukim (Yahudi) melanggar hukum internasional,” kata Maa’yaa.

“Sudah saatnya masyarakat internasional bertindak secara konkret menghentikan Israel melakukan kejahatan ini,” tegasnya,  seperti dilansir BBC.

“UU baru itu menetapkan kerangka hukum baru yang mengimplementasikan kepentingan politik Israel dan menempatkan Israel di atas hukum kemanusiaan internasional,” kata Suhad Bishara, seorang pengacara di pusat hukum Adalah yang memperjuangkan hak minoritas Arab di Israel, kepada Al Jazeera.

“Undang-undang ini melanggar hak milik dan hak atas martabat manusia,” Bishara menegaskan.

“Kasus yang paling jelas di sini adalah tindakan itu melanggar hak milik, karena pada dasarnya langkah tersebut menyita milik pribadi untuk kepentingan pemukim ilegal,” katanya. “Tapi kita tidak bisa menghindari aspek martabat di sini, dan penghinaan, serta tidak ada nilai sama sekali untuk hak-hak kepemilikan Palestina atas tanah mereka sendiri.”

Sebelum RUU disahkan, Jaksa Agung Israel mengatakan bahwa UU itu inkonstitusional dan ia tidak akan mampu untuk mempertahankannya.

Menurut kelompok hak asasi Israel Peace Now, UU baru itu akan memungkinkan perampasan tanah di lebih dari 50 pemukiman dan pos-pos. Ada 16 kasus di mana perintah pembongkaran telah dikeluarkan oleh pemerintah Israel, termasuk tanah di pemukiman Ofra, Eli dan Beit El, antara lain. Sebagai hasil dari undang-undang baru, para pemukim di pos-pos ilegal akan diizinkan untuk tetap tinggal di rumah mereka.

Anggota parlemen Palestina di Knesset mengecam UU tersebut, dengan menyebutnya sebagai tantangan langsung terhadap masyarakat internasional setelah resolusi Dewan Keamanan PBB bulan Desember yang menyerukan diakhirinya pembangunan pemukiman.[fq/islampos]

loading...
loading...