MYANMAR— Komite Palang Merah Internasional (ICRC) meminta Myanmar mengizinkan staf badan itu masuk ke daerah etnis Rohingya yang terperangkap dalam konflik kekerasan.
Presiden ICRC Peter Maurer mengatakan, pemerintah Myanmar telah memblokir badan itu untuk mengakses ke beberapa daerah yang berada di bawah kendali pasukan tentara etnis minoritas Muslim itu selain mencegah mengunjungi narapidana.
“Jadi, kami ingin mendapatkan akses ke golongan bersangkutan untuk membuat penilaian selain memudahkan mengulurkan bantuan sesuai kebutuhan,” ujarnya
Maurer telah membuat perjalanan ke barat laut negeri Rakhine ketika mengunjungi bagian kamp yang ada hampir lima tahun lalu.
Kamp tersebut menempatkan sejumlah penduduk kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran antara etnis Muslim Rohingya dan etnis Buddha.
Maurer mengakui akses ke daerah konflik sulit dipertimbangkan atas dasar keamanan tetapi sangat dibutuhkan untuk bantuan dapat disampaikan kepada mereka yang bersangkutan.
“Faktanya, tidak ada peralatan efisien yang mampu meredakan ketegangan dibandingkan prosedur memberi akses kepada organisasi kemanusiaan seperti kami,” katanya dikutip Reuters.
Ia sampai sekarang tidak dapat mengunjungi utara negeri Rakhine ketika operasi keamanan diluncurkan sebagai tanggapan atas serangan pemberontak pada Oktober lalu menyebabkan sekitar 74.000 penduduk terpaksa melarikan diri ke Bangladesh.
Maurer diharapkan mengunjungi negeri Kachin kemarin, tetapi pemerintah telah menolak permohonan untuk mengunjungi benteng Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) di Laiza.
Sebagaimana diketahui, anggota polisi dan militer Myanmar diduga membunuh dan memperkosa etnis minoritas Rohingya yang ditolak kewarganegaraan di sini dan dilihat secara luas sebagai penjajah dari Bangladesh.[]
Sumber: Reuters
