Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin negara-negara Melanesia mendesak dunia internasional mendukung kampanye kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Perdana Menteri Kepulauan Vanuatu, Charlot Salwai, dimana ia juga menganggap bahwa PBB pura-pura tuli soal pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
“Masyarakat internasional telah menyaksikan penyiksaan, pembunuhan, eksploitasi, kekerasan seksual di Papua Barat yang dilakukan Indonesia,” ujar Charlot, seperti dikutip dari The Guardian, Ahad (24/9/2017).
Charlot mengatakan bahwa rakyat Papua Barat harus diberi hak untuk menentukan nasib mereka atas kekangan dari kolonialisme.
Charlot juga meminta dukungan penduduk dunia untuk mendukung hak legal Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.
Hal serupa juga diutarakan oleh Pemimpin Solomon Manasseh Sogavare, ia menilai semboyan pembangunan berkelanjutan yang acapkali didengung-dengungkan PBB, yakni ‘tidak meninggalkan siapapun’, hanya sekadar omong kosong belaka.
“Lembaga itu tidak mengambil tindakan konkret untuk menghentikan kesewenang-wenangan di Papua.”
“Kalau kampanye ini gagal, maka kita semua sama-sama terlibat dalam melanggengkan penderitaan penduduk setempat, dan tutup mata atas ketidakadilan. Akhirnya kita kehilangan kesempatan emas untuk menjaga konsistensi atas semboyan ‘tidak meninggalkan siapapun’,” pungkas Sogavare. []
