JAKARTA — Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah sebagai organisasi perempuan muda Muslim Indonesia turut prihatin dengan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.
Nasyiatul Aisyiyah juga mengingatkan pemerintah dan DPR agar revisi UU KPK semakin menguatkan lembaga KPK, bukan semakin melemahkannya.
BACA JUGA: KAMMI Desak Presiden, KPK, dan DPR Duduk Bersama Selesaikan Polemik KPK
“Kepada pimpinan KPK yang terpilih, Nasyiatul Aisyiyah sangat berharap agar bisa membuktikan keberpihakan secara totalitas kepada agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, Diyah Puspitarini di Jakarta, Senin (16/9/2019).
Ia menyampaikan, mengenai revisi UU KPK yang telah masuk di DPR, Nasyiatul Aisyiyah meminta kepada DPR dan juga pemerintah agar meninjau revisi UU KPK tersebut. Sebab, kata dia, revisi UU KPK seharusnya untuk menguatkan lembaga KPK, bukan justru melemahkan KPK.
Diyah juga mengingatkan, KPK harus tetap menjadi lembaga yang independen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Hal tersebut disampaikan Nasyiatul Aisyiyah semata-mata karena ingin memberikan perlindungan bagi generasi muda dari budaya korupsi yang ada.
BACA JUGA: Capim KPK, Siapa dan Apa saja Latar Belakang Mereka?
“Dan sebagai bagian dari upaya kampanye pencegahan perilaku korupsi kepada siapapun saja, termasuk perempuan dan anak,” pungkasnya.
Seperti diketahui, revisi UU KPK belakangan menuai banyak protes. Sejumlah pihak menilai revisi UU KPK akan semakin melemahkan KPK. Seperti yang dilakukan puluhan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) komisariat UIN Sunan Ampel Surabaya. Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK di halaman gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya pada Senin (16/9/2019). Mereka menilai revisi UU KPK akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut. []
REPORTER: RHIO
