ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

Myanmar Tolak Tim PBB yang Usut Kejahatan Kemanusiaan atas Rohingya

Foto: Ecns.cn
0

YANGON—Terkait dugaan kejahatan kemanusiaan atas Muslim Rohingya, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyatakan segera menyelidiki pelanggaran HAM tersebut.

Namun wacana tersebut ditentang oleh panglima militer Myanmar yang menegaskan akan melawan intervensi PBB di negaranya.

Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan bahwa keputusan Dewan HAM PBB untuk mengirim tim pencari fakta internasional mengancam keamanan nasional negaranya, demikian lansir Sydney Morning Herald dan dikutip Asian Correspondent, Selasa, (28/3/2017).

Min sendiri menekankan dalam acara peringatan Hari Angkatan Bersenjata Myanmar, pihaknya akan “mengucilkan” misi PBB dan tetap pada pendirian bahwa Rohingya bukan warga negara itu.

“Kami memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang harus kami lakukan, menurut hukum, dan kami juga memiliki kewajiban untuk melindungi kedaulatan kami ketika politik, agama, dan persoalan ras di negara ini diganggu,” terang Min.

“Kita harus membiarkan dunia tahu bahwa Rohingya tidak berasal dari negara itu. Etnis Bengali di negara bagian Rakhine bukan warga negara Myanmar dan mereka hanya pendatang,” pungkasnya.

Sebelumnya sebuah laporan PBB yang didasarkan pada wawancara terhadap 220 warga Rohingya di antara 75 ribu yang telah melarikan diri ke Bangladesh sejak Oktober lalu, menyebut militer Myanmar telah melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan.

Peristiwa kekerasan terhadap kelompok minoritas tersebut bahkan disebut mengarah pada kejahatan kemanusiaan dan pembersihan etnis.

Pada Jumat lalu, badan HAM PBB sepakat mengirimkan tim pencari fakta internasional untuk menyelidiki tuduhan pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan yang dilakukan militer Myanmar.

Namun perwakilan tetap Myanmar untuk PBB Htin Lynn menyatakan bahwa langkah tersebut tidak dapat diterima. Ia mengatakan, komisi nasional Myanmar baru saja mewawancarai sejumlah warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh dan hasilnya akan dirilis pada Agustus mendatang.

Wacana pengiriman tim pencari fakta ini dicapai setelah Dewan HAM PBB mengadopsi sebuah resolusi tanpa pemungutan suara di mana ini terselenggara atas dukungan Uni Eropa dan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat. Mereka menyerukan “jaminan akuntalibitas penuh bagi pelaku dan keadilan bagi korban”.

Kekerasan sektarian sudah terjadi lama di Myanmar, namun puncaknya terjadi pada tahun 2012. Korban tewas kala itu dikabarkan mencapai puluhan orang sementara ratusan ribu lainnya mengungsi.

Lantas pada 9 Oktober 2016 lalu, eskalasi konflik memanas di pos keamanan di dekat perbatasan. Peristiwa itu berujung pada dilaksanakannya operasi militer untuk memburu pelaku kerusuhan—dan pada masa inilah dugaan kekerasan terjadi.

Sekitar 1,1 juta warga Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya di Myanmar. Ini diikuti dengan pembatasan kebebasan bergerak, perlakuan diskriminatif terkait akses pendidikan dan sebagainya, serta penyitaan properti sewenang-wenang. []

loading...
loading...