JAKARTA–Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyesalkan pemberitaan Wall Street Journal yang menyebutkan adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah Cina terhadap PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) , dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai upaya mempengaruhi sikap politik atas permasalahan HAM di Xinjiang.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI. Terkait hal tersebut, PP Muhammadiyah mendesak Wall Street Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah.
BACA JUGA: The Xinjiang Paper Ungkap Pidato Xi Jinping, Diduga Cikal Bakal Penahanan Muslim di Cina
“Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya,” tandas Haedar seperti dilaporkan Kumparan, Senin (16/12/2019).
Muhammadiyah juga mendesak Pemerintah Cina untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan masyakarat Uighur. Selain itu, Muhammadiyah juga meminta Cina agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uighur atas dalih apa pun.
BACA JUGA: Ini Cerita Mantan Tahanan Kamp Konsentrasi Xinjiang
Oleh karena itu, pemerintah Cina hendaknya menyelesaikan masalah Uighur dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh Uighur dan memberikan kebebasan kepada muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas.
Muhammadiyah juga mendesak kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM atas Masyarakat Uighur, Rohingnya, Palestina, Suriah, Yaman, India, dan sebagainya.
“Muhammadiyah mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengadakan Sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami umat Islam, khususnya di Xinjiang,” tambah Haedar. []
SUMBER: KUMPARAN
