ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

Laporan Sumbangan Dana Kampanye Pilgub Jabar: ‘Asyik’ Terbanyak, ‘Rindu’ Terkecil

0

Advertisements

BANDUNG—Pasangan calon  gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut tiga Sudrajat-Ahmad Syaikhu memiliki sumbangan dana kampanye terbesar dengan jumlah Rp 4.400.000.000. Sedangkan pasangan nomor urut satu Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum tercatat miliki sumbangan dana kampanye paling sedikit, yaitu senilai Rp 805.186.818.

Pasangan lainnya, Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan berada di urutan kedua,  dengan nilai Rp 2.200.000.000. Sedangkan sumbangan dana kampanye pasangan nomor urut empat, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi menempati posisi ketiga dengan nilai sumbangan Rp 1.162.484.850.

Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) tersebut telah disetorkan oleh para pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat pada 20 April lalu.

Komisioner KPU Jabar Divisi Hukum Agus Rustandi mengatakan penyerahan LPSDK ini berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2017 pasal 32 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Laporan itu kita terima tanggal 20 April 2018. Kita umumkan pada 21 April 2018,” kata Agus, Selasa (24/4/2018).

Sedangkan pelaporan dana kampanye telah diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

Aturan itu menyebutkan, pasangan calon kepala daerah diharuskan melaporkan dana kampanye sebanyak tiga tahap. Yakni, laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Agus menjelaskan, besaran nilai LPSDK bisa jadi bukan hanya dana. Sumbangan bisa berupa barang dan jasa.

“Sehingga kalau ada yang menyumbang barang dan jasa akan ditaksir dengan nilai pasar. Nanti tetap masuk ke laporan,” ungkapnya.

Pada pelaporan ketiga atau tahap terakhir, lanjut Agus, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) akan diaudit. Sebab, secara substantif besaran sumbangan dana kampanye ini akan diberikan penilaian oleh kantor akuntan publik.

“Kita serahkan ke audit publik yang ditunjuk KPU, satu akuntan publik satu paslon,” ujarnya.

Mengenai LPPDK, KPU mengingatkan kepada keempat paslon untuk tidak lupa menyerahkan laporan. Bila tidak dapat memenuhi hal tersebut, akan dikenakan sanksi administratif.

“Batas penyerahan laporannya 24 Juni 2018. Sanksinya ketika pasangan calon tidak menyampaikan LPPDK maka sanksinya dibatalkan sebagai calon,” jelasnya. []

SUMBER: CNN

Artikel Terkait :

loading...
loading...

Sponsored

Langganan newsletter Kami
Langganan newsletter Kami
Daftar dan dapatkan informasi update dari Kami langsung ke Inbox e-mail Anda
Kamu dapat berhenti berlangganan kapanpun

Maaf Anda Sedang Offline