ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

Kuasa Hukum Ahok Klaim Tuntutan JPU Hanya Asumtif, Tidak Berdasar Fakta

Foto: Aktual
0

JAKARTA–Kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU), satu tahun penjara dan dua tahun masa percobaan. Anggota tim kuasa hukum Ahok Sirra Prayuna mengklaim tuntutan jaksa terhadap kliennya hanya asumtif, tidak berdasarkan fakta persidangan.

“Apa yang disidangkan hari ini tidak lebih dari persidangan teatrikal atas dasar tekanan publik,” kata Sirra seusai sidang lanjutan Ahok dengan agenda penyampaian pledoi di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Ia menilai pledoi yang telah disampaikan telah menggambarkan konstruksi pembelaan terdakwa Ahok. Ada penjelasan soal fakta persidangan, analisis fakta, analisis yuridis, dan kesimpulan.

“Secara detail kami yakini apa yang dikemukakan Ahok di Kepulauan Seribu itu bukanlah didasari terdakwa punya niat atas penistaan agama. Kedua itu bagian dari tugas pelaksanaan beliau sebagai gubernur mengedukasi dan membuat masyarakat paham soal program Pemprov,” tuturnya.

BACA JUGA:
Ketika Majelis Hakim Tunda Sidang Putusan Ahok Dua Pekan
Sidang Pleidoi Ahok Diwarnai Kericuhan
Sidang Dugaan Penistaan Agama Hari Ini Kembali Digelar dengan Agenda Pembacaan Pleidoi

Ia juga mempermasalahkan makna golongan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutannya terhadap terdakwa itu.

“Kalau golongan kan ada tiga, Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Pribumi. Golongan yang harus dimaknai itu tidak dijelaskan oleh Jaksa yang mana. Jaksa hanya menerapkan Pasal 156 KUHP terkait golongan,” katanya.

Namun, kata Sirra, yang dimaksud golongan itu menurut tim kuasa hukum adalah golongan elite politik sesuai yang dimaksud oleh terdakwa Ahok.

Ali Mukartono, Ketua Tim JPU dalam persidangan terdakwa Ahok menyatakan bahwa makna golongan tidak perlu dijelaskan secara detail karena di dalam Undang-Undang bahwa agama itu termasuk golongan orang yang beragama Islam.

“Disampaikan bahwa agama itu termasuk golongan orang yang beragama Islam, itu termasuk golongan. Tidak perlu golongan Islam itu FPI dan sebagainya, tidak perlu,” tandasnya.

Sementara itu, menurut Ketua JPU Ali Mukartono, Ahok terbukti bersalah dan karenanya dijerat hukum pidana dengan Pasal alternatif 156 KUHP tentang Penodaan Agama.

“Dengan ini kami meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yaitu 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun,” pungkas Ali saat membacakan tuntutan dalam Sidang ke-20 kasus Ahok. []

Sumber:Republika

loading...
loading...