islampos
Media islam generasi baru

KIP Sulit Diserap Pondok Pesantren, DPR: Kemenag Harus Perbaiki Regulasi

Foto: Republika
0

JAKARTA–Ledia Hanifa Amaliah, anggota DPR RI, menyatakan bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) sulit didapatkan santri di pondok Pesantren. Itu dikarenakan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, dinilai membebani santri.

Selain itu kurangnya sosialisasi dari Kementerian Agama (Kemenag), menjadi faktor lain yang memengaruhi hal tersebut.

“Masalah ini harus dibawa ke pusat, persyaratan untuk mendapatkan KIP yang dibuat Kemenag harus diubah sebab penyerapan hanya sedikit, padahal banyak santri yang membutuhkan,” ujar Ledia, demikian lansir Republika, Jumat (17/2/2017).

Dalam kunjungannya ke Kemenag, Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR RI itu menjelasakan bahwa saat ini berdasarkan laporan dari Kemenag serapan KIP di pondok Pesantren hanya sebesar 32 persen dari 1.400 KIP yang disediakan untuk santri.

Dengan demikian, syarat untuk mendapatkan KIP harus diperbaiki agar efeknya dapat terasa oleh para santri–yakni mereka bisa belajar tanpa memikirkan biaya.

Berdasarkan aspirasi dari pondok pesantren Daarul Ilmi, lanjut Ledia, mereka terkendala dengan para santri yang mendapat surat rekomendasi untuk mendapatkan KIP. Harus kembali ke rumahnya untuk meminta surat keterangan tidak mampu dari desa. Sementara para santri tinggal di pondok pesantren yang jauh dari asal rumahnya.

Jika harus mengurus KIP setelah masuk, hanya akan menambah biaya yang tidak sebanding dengan KIP yang didapat, sehingga hal itu dirasa memberatkan.

“Seharusnya pondok pesantren dan Kemenag mensosialisasi kepada santri yang mau masuk apabila terkategori tidak mampu harus menyertakan surat rekomendasi dari kampungnya. Jangan setelah masuk baru disuruh mengurus, kan biayanya mahal. Sehingga mereka bisa mendapat bantuan,” tutupnya.[]

 

Pewarta: Riza.

loading...
loading...