ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

KAMMI: PLN Mesti Terbuka dalam Penentuan Biaya Pokok Produksi Listrik

Foto: Merdeka
0

JAKARTA–Saat ini kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pelanggan 900 VA menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Riko P. Tanjung menilai, faktor utama yang menyebabkan gagalnya realisasi program listrik murah adalah inefisiensi yang cukup besar di tubuh PLN.

“Merujuk kepada laporan keuangan PLN tahun 2016  dengan status  wajar dengan pengecualian, ini mengindikasikan  bahwa ada yg tidak beres di tubuh PLN,” kata Riko dalam siaran persnya kepada Islampos Jumat (16/6/2017).

Menurut Riko, PLN mestinya terbuka dan transparan dalam penentuan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik yang menjadi acuan dalam pemberian subsidi.

“Komponen-komponen penentuan BPP harus dibuka ke publik dengan transparan seperti  biaya bahan bakar, pemeliharaan, dan lain-lain,” terangnya.

Faktanya, lanjut Riko, Indonesia  menjadi salah satu negara dengan biaya TDL termahal di ASEAN.

“Padahal, negara tetangga mengimpor bahan bakar untuk pembangkit listriknya dari indonesia,” beber Riko.

Dirinya menambahkan, kebijakan kenaikan TDL sangat berdampak bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, termasuk mahasiswa.

“Salah satu yang terkena dampak adalah mahasiswa  yang selama ini mengontrak dan nge-kost. Karena merekalah yang bayar listrik, bukan pemilik kontrakan atau kost,” jelas Riko.

Oleh karena itu, simpul Riko, KAMMI mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Dirut PLN lantaran telah gagal dalam menjalankan tugasnya.

“Karena tidak mampu menjalankan tugasnya dalam menyediakan listrik murah untuk rakyat Indonesia, KAMMI mendesak Jokowi untuk segera mencopot Dirut PLN,” pungkas Riko. []

loading...
loading...