Jubir Presiden: Yang Masih Tak Setuju UU Ormas Silakan Gugat ke MK

0

JAKARTA—Setelah melalui perdebatan panjang dan hujan interupsi, sidang paripurna pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas akhirnya resmi disahkan. Pengesahan ini ditolak oleh 3 fraksi yaitu Gerindra, PKS dan PAN.

Juru bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, Presiden RI Joko Widodo berharap apa yang sudah disahkan DPR tersebut bisa segera dilaksanakan.

Namun apabila masih ada pihak-pihak yang tidak puas, Jokowi juga mempersilakan Undang-undang tersebut diuji di Mahkamah Konstitusi.

Related Posts
1 of 29

“Presiden berharap setelah melalui proses itu, dan di paripurna DPR yang merupakan representasi dari masyarakat, itu mayoritas menyetujui kan, 7 fraksi itu, 3 fraksi tidak setuju. Karena itu pada semua pihak setelah melalui proses perdebatan itu ya kemarin kita laksanakan bersama, Perppu yang sudah disahkan jadi UU oleh DPR,” kata Johan Budi seperti dikutip dari Kumparan, Rabu (25/10/2017).

“Yang kedua, kalau memang masih juga ada pihak-pihak yang tidak puas, ada instrumen untuk menguji itu, melalui proses tadi Mahkamah Konstitusi misalnya. Instrumen demokrasi, kemudian instrumen hukum itu digunakan berkaitan dengan menguji kesetujuan atau ketidaksetujuan sebuah Undang-undang,” lanjut dia.

Mekanisme pengesahan berlangsung dengan voting per fraksi di ruang paripurna Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Secara urutan PDIP (108 anggota) setuju, Golkar (71 anggota) setuju, Gerindra (63 anggota) menolak, Demokrat (42 orang) menerima, PAN (41 anggota) menolak, PKB (32 anggota) menerima, PKS (27 anggota) menolak, PPP (23 anggota) menerima, Nasdem (23 anggota) menerima, Hanura (15 anggota) menerima. []

loading...
loading...
Langganan newsletter Kami
Langganan newsletter Kami
Daftar dan dapatkan informasi update dari Kami langsung ke Inbox e-mail Anda
Kamu dapat berhenti berlangganan kapanpun

Maaf Anda Sedang Offline