islampos
Media islam generasi baru

Din Syamsuddin: Tuntutan JPU Kasus Dugaan Penistaan Agama Usik Keadilan Umat Muslim

Foto:warta kota
0

JAKARTA–Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas kasus dugaan penistaan agama yang diutarakannya saat kunjungan ke Pulau Seribu pada 2016 lalu, dengan dua tahun masa percobaan dan penjara satu tahun.

Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai tuntutan JPU telah mengusik rasa keadilan umat Muslim.

“Untuk itu kami berpesan kepada lembaga penegak hukum agar berhati-hati dan berhenti dari kecenderungan mempermainkan hukum,” kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin di Kantor MUI Pusat, Jakarta, dilansir Muslim Daily, Rabu (26/4/2017).

Kehidupan bangsa dewasa ini, Menurutnya, terkait Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) serentak dan hal yang mengitarinya telah menimbulkan perbedaan pandangan dan kepentingan politik yang tajam, nyaris membawa perpecahan bangsa.

“Keadaan demikian ikut diperparah oleh pertentangan pendapat, dan sikap terhadap kasus dugaan penistaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta dan proses peradilan yang menyertainya,” ujar Din.

Karena itu, Din berpesan agar tidak terjebak kepada pertentangan dan permusuhan. “Perbedaan aspirasi juga kepentingan politik tak harus membawa perpecahan dan terganggunya persaudaraan kebangsaan,” tuturnya.

Sebagaimana sikap dan pandangan Keagamaan MUI tentang kasus penistaan Agama pada 11 Oktober 2016 yang diperkuat dan didukung oleh tausyiah kebangsaan Dewan Pertimbangan MUI pada 9 November 2016.

“Maka harus dilakukan penegakan hukum secara berkeadilan transparan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tanpa bermaksud mencampuri proses peradilan,” tegas mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu.

BACA JUGA:
Din Syamsudin: Tuntutan JPU seperti Permainan dan Cenderung Bebaskan Ahok
KH Ma’ruf Amin: JPU Kasus Ahok Hiraukan Pendapat MUI, NU, dan Muhammadiyah
Kuasa Hukum Ahok Klaim Tuntutan JPU Hanya Asumtif, Tidak Berdasar Fakta

Namun dikatakan Din, karena proses tersebut telah dengan kasat mata menunjukkan hal yang patut diduga adanya campur tangan, seperti ditunjukkan oleh penundaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang cenderung membebaskan terdakwa,

Din mengajak penyelenggara negara khususnya penegakan hukum untuk bersungguh-sungguh, dan secara konsisten atau konsekuen menegakkan hukum secara berkeadilan.

Kata dia, jika ada campur tangan pemerintah dalam proses penegak hukum, hal itu berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) yang kemudian membawa sikap ketidaktaatan (disobedience) rakyat terhadap hukum dan penegakan hukum.

“Jika ketidakadilan hukum atas kasus penistaan Agama berhubungan dengan keyakinan masyarakat, khususnya umat Islam. Maka mereka akan mudah bangkit memprotes demi tegaknya kebenaran dan keadilan,” tandasnya. []

loading...
loading...