BANDUNG—Kontestasi pemilu legislatif 2019 tak lama lagi akan digelar. Para peserta yang juga berasal dari kepala daerah juga telah mempersiapkan diri menjelang pileg. Di Jawa Barat, sejumlah kepala daerah diberhentikan karena ikut dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2019 atau menjadi caleg. Mereka mencalonkan diri menjadi anggota DPRD pada Pemilu Legislatif tahun 2019.
Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 harus mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali. Aturan ini diterapkan pada Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD pada Pemilu Legislatif tahun 2019.
BACA JUGA: Ini Daftar Menteri yang Maju di Pileg 2019
Sekda Jawa Barat menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pemberhentian Sementara Bupati Subang, Pemberhentian Wakil Bupati Cirebon dan Bupati Majalengka. Serta Formulir Berita Gubernur Jawa Barat tentang Penugasan Wakil Bupati Majalengka untuk Melaksanakan Tugas dan Wewenang Bupati Majalengka, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate Bandung, Rabu (26/9/2018).
Selain Cellica, aturan serupa diterapkan kepada Wakil Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina, yang juga mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI.
Iwa mengatakan, pengisian Wakil Bupati Cirebon dan Pengusulan Wakil Bupati Majalengka menjadi Bupati Majalengka tidak akan dilakukan mengingat sisa masa jabatannya yang tidak mencapai 18 bulan lagi.
“Hal tersebut tidak perlu dilaksanakan,” jelas Iwa ditemui usai acara.
“Karena masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya kurang dari 18 bulan, sehingga tidak perlu dilakukan pengisian jabatan Wakil Bupati Cirebon maupun pengusulan Wakil Bupati Majalengka Menjadi Bupati Majalengka,” lanjutnya.
BACA JUGA: Pileg 2019, Golkar Tetap Daftarkan Mantan Napi Korupsi sebagai Caleg ke KPU
Sedangkan bagi Bupati Subang Imas Aryumningsih, Mendagri memutuskan untuk memberhentikan sementara jabatannya, terkait proses hukum atas dugaan tindak korupsi masih berlangsung.
Keputusan Mendagri ini merujuk pada Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dibuktikan dengan register perkara di pengadilan. []
SUMBER: PIKIRAN RAKYAT | SUARA
