ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

ISMI: Revisi UU Persaingan Usaha Berpotensi Lemahkan KPPU dan Mematikan Pengusaha Mikro

0

Advertisements

JAKARTA—Polemik seputar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) semakin hangat. Ragam tokoh telah memberikan komentar. Tanggapan terbaru datang dari Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Wilayah DKI Jakarta Mulyadi Siregar yang mengatakan, revisi yang diajukan pemerintah terhadap UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) sangat berpotensi melemahkan KPPU.

“Rancangan UU yang diajukan pemerintah khususnya yang tertera di Pasal 7 berpotensi melucuti kewenangan KPPU, saya memandang KPPU harus menjadi lembaga independen, jadi posisinya harus benar-benar sama dengan KPU dan KPK misalnya, bukan justru menjadi institusi di bawah naungan pemerintah, KPPU Tidak Boleh diintervensi baik secara ekonomi maupun politik karena hal tersebut berpotensi menyebabkan para kartel bisnis semakin leluasa bergerak,” jelasnya kepada Islampos.com melalui pesan elektronik, Rabu (18/7/2018).

Mulyadi mengkhawatirkan bila RUU tersebut diloloskan maka keberadaan pelaku usaha mikro akan terancam.

“Jika RUU ini diloloskan maka pelaku usaha mikro akan terancam, sepak terjang para kartel akan mematikan pelaku usaha mikro, saat KPPU saja masih memiliki kewenangan seperti sekarang para kartel tetap selalu mencari ruang memuluskan kepentingannya, apalagi kalau kewenangan KPPU benar-benar dilucuti,” tambahnya.

ISMI selaku organisasi yang menaruh perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro telah melakukan langkah antisipasi agar KPPU Tidak dilemahkan dengan modus RUU yang diajukan pemerintah.

“ISMI mendorong adanya diskusi yang melibatkan pihak pemerintah, legislatif, dan perwakilan pengusaha mikro sebelum revisi UU dilakukan. Harapannya agar pemerintah memahami bahwa aspirasi masyarakat menginginkan Agara KPPU diperkuat bukan justru dilemahkan” tegasnya.

ISMI telah menegaskan dua sikap terkait polemik KPPU.

Related Posts
1 of 3

“Sikap ISMI jelas, pertama, penguatan KPPU adalah harga mati, kedua, ISMI akan melakukan langkah apapun untuk melindungi pengusaha mikro” tutupnya.

Sementara itu Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA) dan LKPU (Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, seperti dikutip dari Hukum Online menilai revisi UU Persaingan Usaha bisa kontraproduktif dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Alih-alih membangun iklim persaingan usaha yang sehat, justru berpotensi zalim kepada pelaku usaha.

Ketua ICLA, Asep Ridwan, berpendapat arah revisi saat ini cenderung akomodatif atas usulan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha–red) saja yang timpang tidak menyentuh substansi yang bermasalah.

“Arahnya mau kemana tidak jelas sekarang,” ujarnya dalam diskusi internal Ikatan Alumni Fakultas Hukum UI, Jumat (20/10).

Salah satu yang mengkhawatirkan, jelas Asep, adalah tentang besaran sanksi administratif denda menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 30% dari nilai penjualan atau transaksi (omzet) dalam kurun waktu pelanggaran. Apalagi tidak ada kejelasan mengenai batasn omzet yang dimaksud dalam draft RUU.

“Intinya ini sangat luar biasa, omzetnya atas semua produk atau yang disengketakan saja? Bisa saja perusahaan ini punya 10 produk sedangkan yang disengketakan hanya 2 produk,” katanya.

Menurut Asep, perlu diperjelas mekanisme perhitungan denda administratif agar tetap rasional sehingga tidak mematikan pelaku usaha. Sekalipun dinyatakan bersalah, pelaku usaha tetap berhak untuk melakukan rehabilitasi dan melanjutkan bisnisnya. []

loading...
loading...

Sponsored

Langganan newsletter Kami
Langganan newsletter Kami
Daftar dan dapatkan informasi update dari Kami langsung ke Inbox e-mail Anda
Kamu dapat berhenti berlangganan kapanpun

Maaf Anda Sedang Offline