Inilah 2 Pasal yang Diperdebatkan dalam UU Antiterorisme

0

JAKARTA—Undang-undang antiterorisme masih menjadi kontroversi. Revisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme itu tak kunjung selesai dibahas DPR dan pemerintah.

Sejak 2016, pasca kejadian bom Thamrin awal tahun itu, pemerintah mengajukan draf revisi. Tujuannya, agar polisi punya payung hukum menindak para pihak yang terindikasi terlibat jaringan teror.

Wacana revisi UU ini kembali mencuat seiring ultimatum yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mengeluarkan Perppu, jika revisi tersebut tak kunjung selesai. Ultimatum tersebut disampaikan pasca terjadinya ledakan bom di tiga gereja kota Surabaya pada Ahad (13/5/2018) lalu.

Mengapa UU ini tak kunjung selesai? Hal ini berkaitan dengan sejumlah pasal di dalamnya yang masih jadi perdebatan.

Senin (14/5/2018) lalu, Menko Polhukam Wiranto mengumpulkan para pimpinan partai politik untuk membahas perihal revisi UU Antiantiterorisme tersebut. Wiranto mengklaim, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk segera mengesahkan revisi UU ini.

“Ada dua hal yang krusial belum selesai. Pertama definisi kedua pelibatan TNI gimana (dalam pemberantasan terorisme),” ungkap Wiranto di rumah dinas menteri, Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, Senin (14/5/2018).

Inilah rincian pasal dalam UU penanggulangan antiterorisme yang masih diperdebatkan tersebut.

1. Definisi Antiterorisme

DPR dan Pemerintah berdebat panjang tentang frasa antiterorisme itu sendiri di dalam revisi UU Antiterorisme. Definisi itu termaktub dalam Pasal 1 angka 1 draf Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Antiterorisme ini.

Bunyi pasal tersebut saat diajukan yakni: ‘Tindak Pidana Antiterorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini’.

DPR ingin definisi antiterorisme memasukkan unsur politik. Artinya, seorang pelaku kejahatan bisa dikategorikan sebagai antiterorisme jika merusak obyek vital strategis, menimbulkan ketakutan yang massif, untuk mencapai tujuan tertentu utamanya di bidang politik. Pelaku juga harus dibuktikan memiliki atau terlibat dalam suatu jaringan kelompok teroris.

Sementara itu, pemerintah menilai, tak perlu ada unsur politik dalam definisi antiterorisme itu sendiri.

2. Pelibatan TNI

Pasal tentang pelibatan TNI ini juga sempat menjadi perdebatan panjang di dalam Panja RUU Antiantiterorisme. Pasal tentang pelibatan TNI dalam draf revisi UU itu diatur dalam pasal 43B ayat (1) dan (2).

Bunyinya:

(1) Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Antiterorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan antiterorisme.

(2) Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Judul UU ‘Pemberantasan Tindak Pidana Antiterorisme’ bahkan sempat diusulkan diganti untuk mewadahi pelibatan TNI.

Sebab, jika judul UU memakai kata ‘tindak pidana’, secara terminologi maka hal itu sudah tentu kewenangan Polri, sementara TNI tugasnya adalah menjaga kedaulatan negara. Kecuali, UU tersebut diberi judul Penanggulangan tindak pidana antiterorisme, seperti yang diusulkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Namun, usulan itu ditolak oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Sebab, perubahan judul akan kembali memakan waktu. Acuan Yasonna adalah Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur penanggulangan antiterorisme.

Kendati demikian, Wiranto mengklaim pembahasan tentang revisi UU antiterorisme tersebut kini sudah rampung. Ditargetkan, revisi UU itu sudah bisa disyahkan pada Juni 2018.

“Sudah selesai. Juga demikian tidak ada yang perlu diperdebatkan akan kita jelaskan saat revisi itu muncul,” pungkasnya. []

SUMBER: MERDEKA

loading...
loading...
Langganan newsletter Kami
Langganan newsletter Kami
Daftar dan dapatkan informasi update dari Kami langsung ke Inbox e-mail Anda
Kamu dapat berhenti berlangganan kapanpun

Maaf Anda Sedang Offline