ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

Inikah Gembong di Balik Krisis Rohingya?

Foto: Google
0

“Biarkan Dunia Tahu Tidak Ada Rohingya di Negara Kita,” Jenderal Senior Min Aung Hlaing

Kekerasan dan persekusi terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya, membuat Aung San Suu Kyi menjadi pesakitan. Dunia internasional geram dengan bungkamnya sang pemenang nobel perdamaiaan soal pembantaian terhadap Rohingya.

Dalam aksi bela Rohingya di Medan, 6 Spetember lalu, para peserta aksi membawa sebuah spanduk yang mengecam pemimpin de facto Myanmar tersebut dengan tulisan ‘Aung San Suu Kyi, The Real Terrorist’.

Di Peshawar, Pakistan, peserta unjuk rasa membentangkan spanduk yang menampilkan wajah Suu Kyi, dengan tulisan ‘The Nobel Devil, Stop Killing Muslims in Burma’.

Namun, ketika kritikan tajam mengalir deras kepada Aung San Suu Kyi, sosok jenderal senior di Militer Myanmar ini seolah tak tersentuh. Padahal, jenderal tersebut diyakini merupakan dalang yang paling bertanggung jawab di balik gelombang kekerasan terhadap Rohingya.

Sosok tersebbut adalah Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Kiprah jenderal yang lahir pada 1956 meroket pada 2009, setelah berhasil menumpas gerakan pemberontak Myanmar Nationalities Democratic Alliance Army di Kokang.

Peristiwa itu, seperti dikutip dari The Irrawaddy, Ahad (10/9/2017), mengakibatkan eksodus 37 ribu warga sipil Myanmar ke Cina. Operasi itu juga memantik kecurigaan PBB, bahwa sang jenderal melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan pada operasi tersebut.

30 Maret 2011, Min Aung Hlaing diangkat menjadi Commander in Chief (Panglima) Angkatan Bersenjata Myanmar, menggantikan Jenderal Than Shwe.

Than Shwe merupakan kepala negara terakhir era junta Myanmar, sebelum dilengserkan melalui reformasi pada 30 Maret 2011, hari yang sama ketika Aung Hlaing menjabat sebagai Panglima.

Namun, meski Myamnar telah melakukan reformasi dari sistem junta, Jenderal Aung Hlaing menekankan bahwa pihak militer akan tetap melakukan campur tangan dalam politik Myanmar.

“Tentara yang duduk sebagai legislator dapat bekerja untuk kepentingan terbaik negara dengan melakukan tugas politik nasional,” jelas Aung Hlaing seperti dikutip dari Associated Press.

Di Myanmar sendiri, militer memiliki 56 kursi dari total 224 di House of Nationalities (Senat) dan 110 kursi dari total 440 di Region Assembly (Kongres).

Munculnya Jenderal Aung Hlaing serta jumlah kursi parlemen untuk militer yang cukup signifikan, kuatnya hubungan tentara yang aktif di politik dengan petinggi eks-junta militer, kombinasi tersebut diyakini membuat angkatan bersenjata Myanmar memiliki pengaruh yang sangat kuat di pemerintahan.

“Tugas tentara (Myanmar) adalah untuk melayani negara dalam setiap peran apa pun,” jelas Aung Hlaing dalam sebuah wawancara dengan BBC pada 2015.

Jenderal Aung Hlaing, Gembong di Balik Krisis Rohingya?

Dominasi Jenderal Aung Hlaing didukung kuatnya pengaruh militer di pemerintahan Myanmar, diduga kuat membuat kekerasan militer Myanmar terhadap Rohingya di Rakhine tak kunjung usai.

“Sebagai pimpinan tertinggi unsur militer dan memiliki suara mutlak di parlemen, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh State Councellor (Suu Kyi), terutama dalam hal penanganan masalah gangguan keamanan,” ujar Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi, lewat keterangan tertulis seperti dikutip dari Liputan6.

“Ia (Aung Hlaing) adalah tokoh militer yang memiliki kedekatan dengan pemerintah lama (junta), dan saat ini sangat berperan untuk menjalankan pengaruh militer dalam politik nasional Myanmar,” tambahnya.

Sementara itu, menurut organisasi pegiat HAM, Burma Campaign, sang jenderal memiliki kuasa penuh untuk menghentikan tindak kekerasan militer terhadap Rohingya.

“Hanya ada satu orang di Burma yang dapat memerintahkan tentara untuk menghentikan pembunuhan dan aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya, ia adalah Min Aung Hlaing,” jelas Mark Farmaner, Direktur Burma Campaign, organisasi pegiat HAM yang berbasis di Inggris.

Sang jenderal juga disebutkan sebagai salah satu figur yang menyuburkan persekusi, diskriminasi, dan dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer terhadap kelompok etnis Rohingya.

“Biarkan dunia tahu bahwa tidak ada etnis Rohingya di negara kita,” kata Aung Hlaing seraya menegaskan status tanpa kewarganegaraan etnis tersebut di hadapan para prajurit Myanmar dalam sebuah pidato Hari Angkatan Bersenjata pada 27 Maret 2017, seperti dikutip dari Al Jazeera.

Sementara, pada 25 Agustus 2017, hari dan pekan yang sama ketika konflik bersenjata kembali meletus di Rakhine, sang jenderal menegaskan komitmennya bahwa Rohingya bukanlah warga Myanmar.

“Penyebutan mereka sebagai warga harus diselaraskan dengan hukum yang ada di Myanmar. Etnis itu (Rohingya) tidak terkategori dan teridentifikasi dalam hukum negara. Mereka yang tidak teridentifikasi, harus dibatasi,” jelasnya seperti dikutip dari media Myanmar, Mizzima.

Hasil laporan Human Rights Watch dan Burma Campaign menyebut bahwa sebagai komandan angkatan bersenjata Myanmar, Aung Hlaing diyakini bertanggung jawab atas aksi tentara yang melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan ekstra-yudisial terhadap warga sipil etnis Rohingya.

Tim pencari fakta PBB kini juga tengah melakukan investigasi atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan, yang dilakukan militer Myanmar yang dipimpin oleh Aung Hlaing terhadap etnis Rohingya.

Burma Campaign juga menekankan agar komunitas internasional juga harus menyoroti Jenderal Aung Hlaing, figur yang diyakini sebagai dalang utama atas rangkaian kekerasan yang terjadi di Rakhine.

“Min Aung Hlain adalah hambatan besar bagi reformasi HAM dan demokrasi di Burma. Ia memerintahkan prajuritnya membantai, lalu menembak warga sipil tak bersenjata dan bayi, serta memerkosa warga sipil,” demikian menurut pernyataan tertulis dari Burma Campaign. []

loading...
loading...