islampos
Media islam generasi baru

Ini Fakta-fakta yang Beratkan Vonis Ahok Menurut Dewan Pakar ICMI

Foto: Sindo News
0

JAKARTA—Dalam sidang kasus penodaan agama, Selasa (9/5/2017) lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Putusan Majelis Hakim itu sendiri kemudian diprotes oleh para pendukung Ahok dan menilai hal tersebut bermuatan politis.

Menanggapi penilaian tersebut, Dewan Pakar ICMI Pusat Anton Digdoyo menilai bahwa bagi mereka yang memahami hukum pasti menilai vonis hakim tersebut sudah tepat. Karena putusan vonis dua tahun penjara itu sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan.

“Banyak fakta yang sangat memberatkan terpidana, fakta pertama adalah dia terbukti menista Alquran sebagai kitab suci agama Islam,” kata Anton, seperti dikutip dari Republika, Kamis, (11/5/2017).

Unsur-unsur “dengan sengaja”, menjadi fakta yang kedua dan itu telah terpenuhi. Ketiga, lanjut Anton, Ahok tidak merasa bersalah dan tidak menyesal bahkan berpotensi mengulangi perbuatannya.

Keempat Ahok sangat meresahkan masyarakat terkait ucapannya. Kelima atas apa yang telah dilakukannya dalam hal ini menista agama telah memecah belah bangsa. Keenam vonis dua tahun ini bukan karena Pilkada.

“Ini murni penodaan agama, karena fakta dari sidang pertama sampai sidang ke-20 tak satupun saksi yang mengaitkan kasus ini dengan pilkada,” ujarnya.

Sebab itu, kata Anton, putusan Majelis Hakim itu tepat dan bukan putusan yang bersifat Ultra Petita, atau vonis melebihi tuntutan JPU.

“Itu murni kasus pidana sedangkan Ultra Petita biasa berlaku dalam kasus perdata,” katanya.

Fakta ke tujuh menurut Anton lewat putusan hakim yang vonisnya melampaui tuntutan jaksa, itu dibenarkan karena hakim bukan hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan.

Pertimbangan rasa keadilan itulah menurut Anton yang membuat hakim memvonis Ahok melampaui tuntutan jaksa.

Apalagi kata Anton hakim masih gunakan salah satu pasal yang dipakai jaksa mendakwa Ahok, yakni pasal 156a maka, hakim tetap mengacu pada dakwaan dan fakta persidangan dalam membuat putusan.

Atas dasar itulah menurut purnawirawan Polri ini, tuntutan jaksa hanya bahan pertimbangan semua mesti taat hukum.

“Jangan minta penangguhan pidananya dan minta dipindah ke tempat yang bukan lapas,” katanya.
Anton sendiri meminta agar semua pihak harus mampu membedakan terpidana dengan tahanan. Terpidana itu dengan vonis hakim tidak bisa ditangguhkan dan penahanannya pun tidak boleh dititipkan. Untuk itu negara harus menjamin tegaknya UU dan kepastian juga kesamaan dalam hukum.

“Alangkah kacau balaunya hukum jika terpidana bisa ditangguhkan pemidanaannya,” kata dia. []

loading...
loading...