ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

Ini Dampak Jika Perppu Ormas Disahkan Jadi Undang-Undang

0

JAKARTA—Hari ini DPR RI akan menggelar sidang paripurna guna memutuskan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Ada dua opsi DPR RI terkait sidang paripurna kali ini, yakni menerima Perppu untuk disahkan menjadi undang-undang atau malah menolaknya.

Tujuh dari sepuluh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang, Senin, (23/10/2017).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar, NasDem, dan Hanura menyatakan setuju tanpa catatan.

Sementara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat menyatakan setuju tapi dengan catatan -dengan syarat revisi.

Sedangkan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera dengan tegas menolak.

Berikut yang akan terjadi jika Perppu Nomor 2 tahun 2017 disahkan menjadi UU.

1. Hukuman Pidana

Terdapat hukuman pidana bagi anggota dan pengurus ormas yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila dengan sanksi pidana penjara seumur hidup, pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun (Pasal 82A ayat 2).

Pasal ini dikritisi oleh beberapa pihak, karena hukuman yang diberikan dianggap terlalu lama dan langsung menyasar kepada keseluruhan anggota ormas.

2. Pembubaran Ormas Tanpa Pengadilan

Tidak adanya proses pengadilan bagi ormas yang dibubarkan. Artinya, pembubaran ormas bisa dilakukan secara sepihak tanpa melewati mekanisme peradilan. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017, ketentuan yang mengatur soal pengadilan seperti yang tertera dalam Pasal 63 sampai dengan pasal 80 UU nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat dihapus.

Peniadaan proses hukum tersebut dianggap sewenang-wenang karena secara sepihak memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut kegiatan ormas dan melakukan pembubaran dengan sendirinya.

3. Penafsiran Ormas yang Bertentangan dengan Pancasila

Pemerintah bisa menafsirkan sendiri secara sepihak apakah ormas tersebut dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila, tanpa melewati proses seperti pembelaan atau klarifikasi ormas di pengadilan. Tentunya itu dianggap menghalangi hak masyarakat yang ada dalam berkumpul serta ikut serta dalam hidup bermasyarakat.

“Dalam kesempatan kami tegaskan ini disertai catatan yaitu agar pemerintah atau dewan menggunakan hak legislasi dalam waktu sesegera mungkin untuk UU ini direvisi dan dimasukan prolegnas prioritas 2018. Pemerintah hendaknya lebih cermat dan bijaksana hingga dilakukan revisi kembali dalam UU ini,” kata anggota dari Fraksi PPP Firmansyah Mardanoes, seperti dikutip dari Kumparan.

PKB pun demikian. Lewat anggota Yaqut Cholil Qoumas, ada sejumlah catatan yang harus direvisi saat perppu menjadi UU. FPKB menyoroti soal proses pengadilan yang ditiadakan hingga potensi pasal karet dalam Perppu Ormas.

“Pertama, klausul pembubaran ormas yang dihapus dalam perppu harusnya melalui proses pengadilan. Kedua, penodaan agama. Dalam pasal disebutkan dalam ormas dilarang melakukan penistaan dan penodaan agama. Itu berpotensi jadi pasal karet. Tidak ada mekanisme yang jelas,” jelasnya. []

Langganan newsletter Kami
Langganan newsletter Kami
Daftar dan dapatkan informasi update dari Kami langsung ke Inbox e-mail Anda
Kamu dapat berhenti berlangganan kapanpun
loading...
loading...