Gubernur 4.0

0

Oleh: Sapto Waluyo
Diektur Center for Indonesian Reform (CIR)

MAHESH Lalmani, pemilik Toko Karpet Serba Indah di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan tak menyangka akan dikunjungi orang nomor di Provinsi DKI Jakarta. Sebenarnya ia pernah pergi ke Balaikota pada masa Gubernur lama untuk menyelesaikan sengketa tanah yang akan dijadikan stasiun MRT (mass rapid transfer) di kawasan Haji Nawi.   Tapi, tak ada yang mau menemuinya waktu itu, sehingga sengketa berujung ke proses peradilan.

Kunjungan Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Shalahuddin Uno pada Jum’at (20/10/2017) sore membuka momentum untuk curhat. Mahesh merasa tak terpisahkan dengan tanah Jakarta, karena orangtuanya sudah tinggal di Jakarta sejak masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi, ia rela melepas hak atas tanahnya demi membangun wajah baru Ibukota RI yang sangat membutuhkan moda transportasi massal.

Setelah berdialog beberapa menit, Mahesh mempersilakan Anies untuk membongkar tokonya saat itu juga. “Jadi boleh nih ya dieksekusi?” tanya Anies. “Boleh, bongkar sekarang juga boleh, Pak. Sekarang saya ajak Bapak, saya lebih senang,” jawab Mahesh. Keduanya kompak mengangkat martil dan memukulkannya ke pagar toko sebagai tanda proses pembongkaran dapat dimulai, meskipun peradilan tempat berjalan. Wagub Sandi memeluk Mahesh sambil berbisik, “You are hero of the month!”.

Lain lagi, pengalaman Warsiti (62 tahun), warga Bukit Duri, Jakarta Selatan yang datang ke Balaikota untuk menemui Gubernur baru (27/10/2017). Ia bersama 92 warga dari tiga Rukun Warga baru saja memenangkan gugatan perwakilan kelompok (class action) atas Pemprov DKI Jakarta yang melakukan penggusuran pada 12 Januari 2017 demi proyek normalisasi kali Ciliwung. Saat itu, 440 rumah warga diratakan dengan tanah tanpa melalui proses musyawarah, karena Gubernur lama hanya memberikan surat peringatan pertama dan kedua tanggal 18 dan 28 Desember 2016. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menilai tindakan itu menyalahi hak-hak para penggugat dan tidak mengindahkan UUD NRI 1945 serta UU terkait, sehingga menimbulkan kerugian bagi warga.

Warsiti dan warga Bukit Duri yang ditemani penasehat hukumnya berharap dapat terpenuhi hak-haknya, karena sudah satu tahun hidup terkatung-katung, setelah rumahnya digusur aparat Pemprov. Yang membuat antusias warga adalah penegasan Anies, bahwa Pemporv DKI Jakarta tidak akan menempuh banding atas gugatan warga, tapi membuka ruang musyawarah agar tercapai solusi bersama.

Dua peristiwa itu menandai pola kepemimpinan baru di Pemprov DKI Jakarta. Bukan sekadar gaya komunikasi dan pendekatan personal, namun proses pelaksanaan kebijakan yang membuka ruang dialog dan menghormati hak partisipasi warga dalam pembangunan kota. Gubernur Anies dan Wagub Sandi memberikan arahan kapada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk mengubah cara pandang dan sikap (mind set) tentang pembangunan kota dalam Rapat perdana di Ruang Pola, Balaikota DKI Jakarta (23/10/2017).

Dalam rapat yang dihadiri pejabat eselon itu, Anies menjelaskan empat tingkat evolusi kota yang perlu dipahami aparat Pemprov, yaitu: City 1.0 dimana pemerintah bertindak sebagai Administrator dan warga sebagai Penghuni; City 2.0 dimana pemerintah sebagai Penyedia Jasa dan warga sebagai Konsumen; City 3.0 dimana pemerintah sebagai Fasilitator dan warga sebagai Partisipan, dan City 4.0 dimana pemerintah sebagai Kolaborator dan warga sebagai Kreator.

Anies menegaskan Pemprov DKI Jakarta harus naik kelas mencapai tahap City 4.0, agar unggul dibanding Provinsi lain di Indonesia dan mampu bersaing dengan kota-kota besar di dunia. Untuk itu, segenap jajaran Pemprov harus memilikicara pandang dan sikap baru dalam pengelolaan kota (city management).

Arahan Anies sejalan dengan pandanganMarcus Foth dan Mirko Guaralda dalam situs The Conversation (1/5/2017) yang pada intinya menyatakan pembangunan kota generasi baru harus melibatkan partisipasi warga secara total. Selama ini pemerintah biasa mengundang warga sebagai partisipan dalam proses perencanaan kota. Namun, kenyataannya mengapa hanya sedikit warga yang memberikan masukan balik sebagai bagian dari proses konsultasi (musrenbang) yang konvensional? Karena warga merasa aspirasinya hanya ditampung, tapi belum tentu dilaksanakan. Kebijakan placemaking (pembentukan ruang) kotayang konsisten harus memposisikan warga sebagai ko-kreator (pembangun bersama) dalam pembentukan kota yang bersifat kolaboratif.

Manajemen Kota 4.0 menempatkan pemerintah sebagai kolaborator, bukan lagi sekadar administrator, penyedia jasa, atau fasilitator sebagaimana konsep-konsep sebelumnya. Warga kota diposisikan sebagai Ko-kreator (pembangun bersama), bukan hanya penghuni di suatu kampung, konsumen atas berbagai pelayanan publik, atau partisipan dalam pembuatan kebijakan. Dalam Manajemen Kota 4.0, warga dilibatkan sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kota, tentu saja dengan memperhatikan koridor hukum yang berlaku. Warga menjadi pemegang saham utama pembangunan kota.

Pemaparan gagasan, ruang dan komunitas yang beragam adalah krusial bagi inovasi pembangunan kota dan efektivitas demokrasi. Kebijakan baru dalam penataan kota (City 4.0) dipercaya menciptakan komunikasi yang lebih baik antara warga, komunitas, aparat pemerintah, kelompokbisnis, kelompok masyarakat sipil dan organisasi non-profit.

Penataan kota generasi baru (City 4.0) dipahami memberikan koneksi lebih dekat antara warga dengan daerah tempat tinggalnya, sehingga warga merasa memiliki kampung atau gedung (rumah susun) tempat tinggalnya, serta siap untuk merawat dan membangun tempat tinggal itu. Pembentukan ruang kota harus bersifat unik dan spesifik, dengan mempertimbangkan komunitas, lingkungan, tradisi, makanan, sumberdaya dan praktek sosialnya.

Lebih jauh lagi, kebijakan pembangunan kota harus mampu menjawab tantangan perubahan iklim, sehingga menyediakan kesempatan untuk model pembangunan yang lestari (sustainable). Tidak hanya menciptakan aksesibilitas, lingkungan sehat, kondisi demokratis dan pembangunan patisipatif, namun juga menawarkan kota post-anthropocentric. Itulah kota yang bersahabat dengan lingkungan dan memikirkan kepentingan generasi masa datang.

Gubernur Anies dan Wagub Sandi telah berupaya meletakkan fondasi baru dalam pembangunan kota/provinsi Jakarta, yang semoga menjadi barometer bagi pembangunan kota dan provinsi di Indonesia. Warga yang menginginkan hidup bahagia di tengah kemajuan kota tentu mendukung kepemimpinan yang mengayomi orang; baik pedagang karpet maupun pedagang kaki lima, baik penghuni apartemen mewah maupun rusunawa. []

loading...
loading...
Langganan newsletter Kami
Langganan newsletter Kami
Daftar dan dapatkan informasi update dari Kami langsung ke Inbox e-mail Anda
Kamu dapat berhenti berlangganan kapanpun

Maaf Anda Sedang Offline