ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

DPR Sesalkan Putusan MK yang Menolak Perluasan Delik Perzinaan

0

JAKARTA–Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil kecewa dengan Putusan MK  Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan delik perzinaan dan LGBT. Menurutnya, keengganan mayoritas hakim konstitusi yang tidak mau memperluas penafsiran delik perzinahan dan LGBT sebagai bentuk inkonsistensi dan ancaman yang berbahaya bagi Indonesia sebagai negara berketuhanan berdasarkan Pancasila.

“Ada hal berbahaya yang muncul dari putusan MK tersebut, yakni seolah-olah LGBT, kumpul kebo dan delik perzinaan dinyatakan konstitusional,” kata Nasir melalui rilis yang diterima Islampos.com Jumat  (15/12/2017).

Menurutnya, hal ini jelas berbahaya, karena tidak sesuai dengan konteks negara Indonesia yang berketuhanan berdasarkan Pancasila. Khususnya kata dia,  jika tidak membaca secara utuh dan menyeluruh dari Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016.

“Disinilah 5 hakim konstitusi yang menyatakan menolak permohonan ini tidak sensitif,” cetus Nasir.

Politisi Aceh tersebut menyatakan, jika Putusan MK No. 47/PUU-XIV/2016 dibaca utuh, semua hakim konstitusi secara substansi sebenarnya setuju soal perlunya pembaharuan delik perzinahan maupun LGBT, namun sayangnya 5 hakim konstitusi yang menjadi mayoritas menolak perluasan pasal-pasal perzinahan dan LGBT melalui MK.

“Mereka bukan menolak substansi bahwa perzinahan seperti kumpul kebo dan LGBT tidak dapat dipidana, melainkan para hakim tersebut membatasi dirinya untuk tidak membuat hukum baru dalam KUHP warisan Belanda yang saat ini masih berlaku, dan lebih menyerahkan kepada DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang,” ungkapnya.

Nasir menilai, ada inkonsistensi dari 5 hakim konstitusi tersebut, seolah-olah membatasi diri dengan konsep judicial restraint, dan tidak mau membuat norma baru dalam bentuk penafsiran karena MK berposisi sebagai negative legislator.

“Padahal MK sudah sangat sering membuat putusan yang memperluas makna suatu pasal dan bahkan seolah-olah membuat norma baru, sehingga berposisi sebagai positive legislator,” tuturnya.

Misalnya kata Nasir, dalam putusan MK terkait hak dan kedudukan anak luar perkawinan, putusan MK terkait penggunaan KTP/Paspor sebagai dasar memilih, dan lain-lain. Karena itu, putusan MK No. 47 ini adalah bentuk inkonsistensi yang patut disesalkan. []

Reporter: Rhio

Langganan newsletter Kami
Langganan newsletter Kami
Daftar dan dapatkan informasi update dari Kami langsung ke Inbox e-mail Anda
Kamu dapat berhenti berlangganan kapanpun
loading...
loading...