islampos
Media islam generasi baru

Diskursus Antara Islam dan Demokrasi

Foto: Note Santri
0

Oleh: Muhammad Fauzan Irvan
Mahasiswa UPI Bandung, fauzanirfan6@gmail.com

 

DISKURSUS antara Islam dan demokrasi dalam negara penduduk musim adalah diskursus yang sangat panjang.

Setiap ulama dan pemikir berangkat dari sudut yang berbeda-beda dalam mengurai makna demokrasi.  Perdebatan demokrasi pasti terjadi, karena memang tidak ada dalil atau nash yang “Qath’i” atau “Ajeg” menghukumi demokrasi, karena dasar demokrasi itu menurut saya pribadi bukan bagian ibadah mahdah (langsung ke Allah –shalat, zakat, puasa, dll), hanya sebagai wasilah muamalah (sarana hubungan kepada manusia) untuk mencapai tujuan yang besar, yaitu Islam.

Ini sangat menarik kalau kita buat kajian secara komprehensif, agar kaum muslimin mengetahui dan meningkatkan kapasitas wawasan nya dari dinamika dan ruang perdebatan demokrasi. Walau sejujurnya ini perdebatan klasik tentang memahami demokrasi, sudah seharusnya kita berbicara bagaimana memenangkan Islam dengan demokrasi dan bagaimana konstruksi demokrasi dalam Islam.

Pemikir Islam abad ini, M.Elvandi (2011, hal. 247-248) menjelaskan bahwa umat islam di negara manapun, tidak ada yang menggunakan hukum Allah SWT atau hukum islam secara mutlak dan sepenuhnya dalam peraturan kenegaraannya.

Kita hari ini di hadapkan secara umum pada dua sistem, yaitu sistem demokrasi dan distem diktator.

Keduanya memang bukanlah dari Islam, tapi harus di hadapi. Keduanya tidak ideal, tapi harus dijalani sebagai warga negara dalam sebuah negara.

Pertimbangan yang digunakan bukan sedang memilih antara yang ideal atau tidak, tetapi memilih sistem yang lebih memungkinkan dan yang lebih dekat dengan kemaslahatan umat Islam.

Demokrasi adalah produk Yunani pada mulanya, dan definisi yang familiar adalah demos artinya rakyat, dan cratos adalah kekuatan atau kekuasaan, sehingga ia berarti kekuasaan dan kedaulatan di tangan rakyat.

Perbedaan mendasar antara demokrasi dan Islam tentang pemegang kekuasaan (Hakimiyyah) di atas di jelaskan oleh  Muhammad bin syakir Asy-Syarif (Elvandi, 2011, hal. 260) bahwa asas demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan sama sekali tidak bertentangan dengan Islam yang mengatakan konstitusi tertinggi di pegang Allah SWT.

Tetapi maksud dari kekuasaan tertinggi di tangan rakyat adalah sebagai antitesis kekuasaan di tangan perorangan (diktator). Konteks yang saya pahami disini kedaulatan rakyat ini sebatas kedaulatan sesama manusia, bukan menegasikan kedaualatan dan kekuasaan Allah Swt melalui hukum-Nya.

Tesis sintetik pertama di kalangan Islamis arus utama secara akademis diajukan oleh
Al-Alamah Abu A’la Al Maududi, dalam karyanya Al Khilafah Wal Mulk di kutip oleh Ahmad Dzakirin (2012, hal. 317) menjelaskan gagasan tentang “Theo Demokrasi”, yaitu rekonstruksi kedaulatan rakyat yang di batasi oleh kedaulatan Tuhan sebagai sumber hukum utama. Maududi berpendapat bahwa Syura mereflesikan aspek demokrasi dalam Islam.

Ulama dan pemikir dari Mesir, Said Hawwa tidak memandang demokrasi sebagai tujuan, melainkan sarana atas apa yang di pandang sebagai tujuan yang paling mulia, yaitu Islam.

Kembali menurut said hawwa, “pengalaman manusia telah membutuhkan bahwa demokrasi lebih kecil mudhorotnya di antara dua mudhorot yang ada, dan lebih moderat di antara dua keburukan di dalam mewujudkan pemerintahan yang islami”.

Menurut Amin Rais, ada empat prinsip demokrasi dalam Islam.

Pertama, pemerintahan harus dilandaskan keadilan.

Kedua, sistem politik harus dilandaskan pada prinsip syura dan musyawarah.

Ketiga, terdapat prinsip kesetaraan yang tidak membedakan orang atas gender, etnik, suku ras dan agama.

Keempat, kebebasan didefinisikan sebagai kebebasan berfikir, berpendapat, pers, beragama, bebas dari rasa takut, hak untuk hidup dan mengadakan gerakan. (Sudarsono, 2010, hal. 74)

Sedangkan  Dr. Abdul Aziz Izzat Al-Khayyat di kutip oleh Elvandi (Elvandi, 2011, hal. 259) Menyebutkan enam irisan antara demokrasi dan Islam, yaitu sebagai berikut:

  1. Pemilihan pemimpin dengan pemilu oleh masyarakat
  2. Menolak seluruh bentuk pemerintahan otoriter, tirani, atau rasis dan teokrasi.
  3. Membolehkan multi partai. Dalam islam, keberagaman partai dan keolompok di akui, begitupun dengan demokrasi.
  4. Mengakui kepemilikan pribadi sesuai syura. Islam menjaminnya untuk kebaikan umat islam, sebagaimana demokrasi menjaminnya dengan undang-undang untuk kebaikan masyarakat.
  5. Memberikan kebebasan publik, terutama kebebasan politik
  6. Memilih wakil-wakil rakyat untuk merepresentasikan aspirasi mereka.

Dr. Yusuf Qardhawi menjelaskan kesimpulan dari pandangan diskursus tentang demokrasi dan Islam; bahwa sepanjang sejarah umat Islam yang panjang melawan kedzaliman dan tirani, baik itu dari orang-orang sombong, raja-raja, pemimpin-pemimpin sampai hari ini, di dapati bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang ideal untuk melindungi kebebasan masyarakat dari dikator. Walaupun tidak bisa di pungkiri ada beberapa kekurangan, karena ia adalah sistem buatan manusia.

Tinggal kelihaian kitalah yang memanfaatkan gaya-gaya demokrasi untuk merealisasikan syuro, keadilan dan penghormatan hak-hak manusia, juga menentang segala bentuk kesewenang-wenangan para pemimpin di muka bumi.

Bahkan lebih dalam lagi menurut elvandi, tidak ada keterangan syar’i yang melarang kaum muslimin mengambil manfaat dari pemikiran, teori, serta produk orang-orang selain Islam. Sebagaimana Rasulullah Saw juga melakukannya pada perang Ahzab. Yaitu dengan menggali parit, padahal itu strategi orang kafir persia.

Demokrasi seperti itulah yang harus kita fahami bersama, sebagaimana pandangan Mursyid ‘Am Ikhwanul Muslimin yaitu Hudaiby yang mengatakan, “Jika demokrasi berarti rakyat menentukan siapa yang akan memimpin mereka, Ikhwan menerima demokrasi. Namun jika Demokrasi berarti rakyat dapat mengubah hukum-hukum Allah dan mengikuti pendapat mereka, Ikhwan menolak demokrasi. Ikhwan hanya mau terlibat dalam sistem yang memungkingkan syariat Islam di berlakukan dan kemungkaran di hapuskan”.

Konklusinya yang harus kita pahami adalah bahwa Islam, tidak mewariskan sistem ketatanegaraan secara mutlak dalam Al-Qur’an, Hadist atau sejenisnya. Islam mewariskan nilai-nilai yang itu kemudian diimplementasikan dalam sistem yang sesuai kondisi sosiologis, geografis, kultur dan budaya suatu Negara dan Zamannya.

Pada prinsipnya umat Islam di perbolehkan menggunakan sistem apapun, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadist dan membawa kemaslahatan kepada ummat. Karena dari zaman Rasul dan khilafah Turki Utsmani terakhir, proses peralihan kepemimpinan itu berbeda dengan sistem yang berbeda.

Zaman Rasul, pengelolaan pemerintah terpusat kepada Rasulullah, beliau sebagai Presiden (eksekutif), juga sebagai pengawas bagi masyarakat jazirah Arab, dan juga yang memberikan keputusan bagi setiap konflik dan perdebatan (hakim), jika konsep pemerinatahan Rasulullah di terapkan di Indonesia dengan seorang Jokowi menjadi Presiden, juga menjadi DPR dan MK yang memutuskan hukuman, tentu akan ramai gelombang protes dan kemarahan. Memang tidak sesuai, kultur dan sosiologis zaman Rasullah dengan zaman sekarang.

Namun yang perlu di tekankan, dalam perspektif Islam, demokrasi tidak final, jika ada pemikir muslim yang membuat sistem baru yang lebih membawa maslahat kepada Ummat dan menambal kelemahan demokrasi, sudah seharusnya kepentingan umat islam beralih kepada sistem tersebut.

Sembari menunggu momentum tersebut, mari kita sebagai elemen kaum muslimin, berhenti berdebat pada tataran memahami demokrasi, sekarang kita sudah harus memikirkan bagaimana memenangkan Demokrasi dalam Islam dan merekonstruksi kemenangan itu. Wallahu a’lam. []

 

Referensi:

Dzakirin, A. (2012). Kebangkitan Pos-Islamisme. Solo: PT ERA ADICITRA INTERMEDIA.
Elvandi, M. (2011). Inilah Politiku. Solo: PT ERA ADICITRA INTERMEDIA.
Sudarsono, A. (2010). Ijtihad Membangun Basis Gerakan. Jakarta: Muda Cendekia.

loading...
loading...