islampos
Media islam generasi baru

Disebut Otoriter, Din Syamsudin Tolak Revisi UU Ormas

Foto: Antara.
0

JAKARTA–Mantan Ketum PP Muhammadiyiah Din Syamsudin berpendapat revisi undang-undang tentang ormas berpotensi membangkitkan rezim otoriter. Sikap itu dinilainya bertentangan dengan iktikad membangun demokrasi.

“Saya dulu yang paling menolak undang-undang itu, karena membangkitkan otoritarianisme. Tapi kan DPR menutup mata, menutup hati, tetap jalan. Itu sudah enggak masanya lagi, ini masanya demokrasi,” ujar Din di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017).

Gerakan-gerakan ormas Islam dalam jumlah besar yang belakangan terjadi menurutnya sebagai tindakan menuntut keadilan hukum. Ia tidak setuju bila ormas-ormas itu lantas dengan mudah disebut sebagai gerakan makar dan radikal.

“Itu jangan dianggap sebagai makar, itu jangan dianggap sebagai radikalisme, jangan kemudian mau dipotong dengan undang-undang. Itu berarti pada hemat saya pemerintah semakin kehilangan akal sehat,” kata Din.

Ia mengatakan undang-undang telah menjamin adanya kegiatan berorganisasi selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga revisi undang-undang tentang ormas jangan sampai bertentangan dengan konstitusi dan semangat demokrasi.

“Soal berorganisasi dan berkumpul itu dijamin oleh Undang-undang Pasal 28, tegakkan saja itu. Itu sederhana itu, undang-undang apa pun yang mau dibentuk itu jangan bertentangan dengan undang-undang dasar, konstitusi. Dan kalau pemerintah mau menghalangi dan membatasi kebebasan masyarakat itu bertentangan dengan demokrasi yang sedang ditegakkan,” jelasnya.

BACA JUGA:
Pemuda Muhammadiyah Larang Kokam Terlibat Pembubaran Kegiatan Ormas
Ormas Islam Malaysia: Tindak Surat Kabar Penghina Muslim!
Candaan KH. Hasyim Muzadi kepada Din Syamsuddin

Din menyebut suatu ormas dapat disebut makar bila terbukti bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Misalnya Hizbut Tahrir yang membawa gagasan khilafah, menurut Din, organisasi itu bukan makar selama gagasan itu hanya sebagai pemikiran.

“Kalau mengusung khilafah sebagai pemikiran enggak apa-apa, tapi kalau menggantikan Pancasila enggak bisa. Ini negara berdasarkan Pancasila, tetapi kalau tidak sampai ke situ jangan dianggap radikal atau makar. Tanya aja Hizbut Tahrir betul enggak mereka mau menggantikan negara Pancasila. Kalau betul mau menggantikan negara Pancasila saya termasuk yang menolak,” ungkapnya.

Di Indonesia, menurutnya, khilafah itu sendiri sudah ada dalam bentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Kalau berpendapat khilafah di Indonesia khilafah itu mulia. Tapi sebagai sistem politik, lembaga politik, itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik atau tidak, benar atau tidak,” katanya.

“Untuk membentuk khilafah di Indonesia tercinta pada hemat saya harus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Maka khilafah di Indonesia itu adalah MUI,” pungkas pria yang juga mantan Ketum MUI ini. []

Sumber:Kumparan

loading...
loading...