Din Syamsuddin: Wacana Sertifikasi Ulama Kurang Tepat

Foto: Tribunnews
0

 

JAKARTA—Rencana sertifikasi khatib atau ulama yang diwacanakan oleh pemerintah, dinilai kurang tepat oleh Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI)

Din Syamsuddin menyarankan agar pemerintah—terkait dalam hal ini Kementerian Agama—mendalami masalah yang ada di masyarakat dan mencari solusi terbaik.

“Rezim Orde Baru saja yang sering disebut represif tidak memberlakukan standardisasi dan sertifikasi khatib atau ulama, maka seyogyanya rezim reformasi dengan demokratisasi tidak justru bersikap represif,” ujar Din, lansir Republika, Senin (6/2/2017).

Hal tersebut di atas—sertifikasi khatib atau ulama—bukanlah solusi. Adanya penceramah atau khatib yang disebut keras, lanjut Din Syamsuddin, itu akibat realitas kehidupan umat yang disesaki kemungkaran dan ketidakadilan.

Ceramah, menurut Din, perlu mengedapankan watak Islam, itu yang ditekankan oleh khatib dengan membahas islam sebagai agama keadilan.

Seperti diketahui, wacana soal sertifikasi khatib oleh pemerintah baru-baru ini mengemuka ke publik. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan wacana itu merupakan respons atas keluhan masyarakat terkait khutbah yang esensinya seharusnya ajakan untuk bertakwa, justru diisi pesan saling mencela dan mencaci maki.

“Ini disampaikan ke kami di Kemenag. Sebagai Menag, saya harus merespons. Ini sama sekali bukan gagasan pemerintah, apalagi disebut kalau Menteri Agama akan mengatur penceramah,” katanya. []