DEWAN Keamanan (DK) PBB mendesak Taliban untuk segera mengembalikan hak-hak perempuan dari kehidupan publik di Afghanistan. Demikian dilaporkan oleh Anadoulu Agency, Selasa (29/12/2022).
DK PBB beranggotakan 15 orang menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kebijakan Taliban yang menangguhkan akses perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi di universitas.
DK PBB juga mengecam larangan sekolah untuk anak perempuan Afghanistan di atas kelas enam. DK PBB dengan tegas menuntut partisipasi penuh, setara dan bermakna dari perempuan dan anak perempuan di negara tersebut.
BACA JUGA: Taliban Nyatakan Perempuan Afghanistan Bisa Bersekolah Hingga Tingkat Paling Tinggi
DK PBB mendesak Taliban untuk membuka kembali sekolah dan dengan cepat membalikkan kebijakan, yang “mewakili peningkatan erosi” terhadap penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
DK PBB mengatakan hal itu akan berdampak signifikan pada praktik kemanusiaan di negara tersebut.
Kepala bantuan PBB Martin Griffiths dalam pengarahannya kepada Dewan pekan lalu melukiskan gambaran suram tentang situasi kemanusiaan di Afghanistan.
Dia mengatakan bahwa 97% warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan dan 20 juta orang menghadapi kelaparan akut.
Taliban telah gagal memenuhi janji mereka kepada komunitas internasional.
BACA JUGA: Pemimpin Taliban Ambil Alih Afghanistan: Kami Tidak Akan Balas Dendam dan Hormati Hak Perempuan
Perempuan dan anak perempuan telah dirampas haknya, termasuk hak atas pendidikan, dan menghilang dari publik sejak Taliban kembali berkuasa pada 15 Agustus 2021, ketika pejabat dari pemerintahan Kabul yang didukung AS melarikan diri dari negara itu dan pasukan asing mundur.
Anak perempuan dilarang masuk sekolah menengah dan atas. Banyak perempuan menuntut hak mereka dipulihkan dengan turun ke jalan, memprotes dan melakukan aksi. []
SUMBER: ANADOULU AGENCY
