PADA tanggal 2 November 1917, Lord Arthur Balfour, sekretaris luar negeri Inggris, berjanji untuk menciptakan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour, namun ternyata dokumen tersebut menjadi batu loncatan pertama menuju pendirian negara Israel pada tahun 1948.
Pada saat itu Palestina masih di bawah kekuasaan kekhalifahan Utsmaniyah ketika deklarasi tersebut ditulis.Namun Inggris dan sekutu-sekutunya melakukan langkah kemajuan dalam mengalahkan kerajaan Utsmani yang sedang ‘sakit’, dan ketika Palestina berada di bawah kontrol Inggris hanya sebulan kemudian, dokumen penting itu tiba-tiba dianggap jauh lebih besar. Deklarasi Balfour dianggap sebagai sama dengan akta tanah yang memberikan legitimasi terhadap rencana gerakan Zionis internasional mendirikan negara zionis Israel.
Balfour sangat menyadari keberadaan populasi warga Arab asli, namun dalam era yang mendahului hukum internasional, piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konvensi Jenewa Keempat, sebuah kekuasaan yang kuat tidak punya keraguan tentang pemberian akta tanah untuk wilayah yang tidak memiliki klaim legitimasi untuk hal tersebut.
Deklarasi Balfour juga memasukkan ketentuan bahwa “tidak ada yang harus dilakukan yang mungkin merugikan hak-hak sipil keagamaan atau masyarakat non-Yahudi yang ada di Palestina” – klausul yang tidak benar-benar diperhatikan oleh para pendiri dan penguasa Israel pada akhirnya. Tapi deklarasi itu sendiri telah melucuti masyarakat Arab di Palestina atas hak untuk tanah dan penentuan nasib mereka sendiri.
Masalah Eropa
Orang-orang Arab Palestina adalah hal terakhir yang ada di pikiran Balfour, atau pikiran banyak politisi Inggris lainnya. Terutama berkaitan dengan memecahkan ‘masalah Eropa’ dan bukan dengan menangani hak-hak dari masyarakat tradisional.
Balfour melihat pembentukan tanah air untuk orang Yahudi di Palestina sebagai solusi terbaik untuk apa yang sering disebut di Eropa sebagai ‘Yahudi bermasalah’ – sebuah solusi yang mencerminkan dan mewujudkan kepercayaan pusat anti-Semit terhadap orang Yahudi dalam suatu lembaga asing yang menyebabkan masalah di Eropa yang Kristen.
Balfour sendiri adalah seorang anti-Semit yang dikenal sebagai perdana menteri yang mendukung dan mendorong untuk Undang-Undang 1905 yang berusaha untuk mengekang Eropa Timur, khususnya Yahudi, berimigrasi ke Inggris.
Selama bertahun-tahun, tumbuh keyakinannya bahwa Zionisme – gerakan yang menganjurkan pembentukan tanah air Yahudi di Palestina – menawarkan solusi yang nyaman untuk ‘masalah Yahudi’ tersebut. Seperti anti-Semit lainnya ia tidak percaya bahwa orang Yahudi memiliki kepemilikan di Eropa dan ia merasa bahwa yahudi terdiri dari ras yang terpisah dan agama yang tidak bisa hidup dalam harmoni di dalam negara yang mereka tempati. Ia menyatakan pandangan ini dengan jelas dalam pengantar sebuah buku yang berjudul Sejarah Zionisme oleh Nahum Sokolow.
Sementara banyak orang Yahudi mencari asimilasi, gerakan Zionis yang didirikan oleh Theodore Herzl mencari entitas yang terpisah bagi orang Yahudi. Ia tidak melihat masalah Yahudi sebagai salah satu segregasi dan diskriminasi yang dapat diatasi melalui perjuangan hak-hak universal, tetapi mencari solusi yang lebih radikal – untuk membawa orang Yahudi keluar dari Eropa.
Oposisi Kaum Yahudi
Namun tidak semua orang Yahudi yakin bahwa ini adalah jawabannya. Bahkan ada resistensi yang cukup kuat untuk Zionisme dari beberapa negara Eropa, termasuk yahudi di Inggris. Pimpinan di antara para kritikus itu adalah politikus Inggris Edwin Montagu yang dengan tegas menjelaskan bahwa deklarasi Balfour ini dapat menghasilkan reaksi terhadap orang-orang Yahudi yang memilih untuk tetap tinggal di Eropa.
Para sejarawan percaya bahwa kritik Montagu itu telah menyebabkan perubahan-perubahan penting dan penambahan yang dilakukan terhadap draft asli deklarasi – dengan janji Balfour akan mendukung pengambilan Palestina sebagai “sebuah tanah air Yahudi” menjadi dukungan untuk “pembentukan di Palestina sebagai sebuah rumah nasional bagi bangsa Yahudi”.
Tetapi dalam semua drama ini bangsa Palestina tidak dikonsultasikan ataupun secara serius dipertimbangkan. Yang pada saat itu kemudian menjadi seperti sekarang ini – kecuali bahwa kekuasaan imperialis Inggris telah digantikan oleh kekuasaan imperialis Amerika.
Lord Balfour adalah wakil sejati dari nilai-nilai imperialismenya – seorang politisi anti-Semit yang berusaha untuk memecahkan apa yang kemudian dilihat sebagai ‘masalah Eropa’ ketika mengatur panggung untuk penciptaan sebuah entitas pro-Barat di dunia Arab. Deklarasi Balfournya merupakan perwujudan dari imperialisme dan anti-Semitisme, dan kemudian berdampak yang sampai saat ini masih dirasakan ribuan mil jauhnya dari tempat pernyataan kebijakan yang pendek tersebut dibuat. []
Sumber: Al-Jazeera/Frq
