WASHINGTON—Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pemerintahannya membuat gerakan untuk menghapus jutaan warga Palestina dari status pengungsi. Kabar itu tersiar dalam sebuah majalah di AS.
“Sebagai tindakan permulaan, Trump bersama menantu dan penasihat seniornya, Jared Kushner, telah mencoba untuk menggangu badan PBB untuk Palestina, UNRWA,” tulis majalah Foreign Policy (FP) yang dikutip Al Jazeera, Ahad (5/8/2018).
Para pejabat Palestina mengatakan kepada FP bahwa Kushner – yang bertugas menghidupkan kembali proses perdamaian Israel-Palestina yang terhenti – diduga mendesak Yordania untuk menanggalkan lebih dari dua juta warga Palestina dari status pengungsi mereka, sehingga UNRWA tidak lagi harus beroperasi di sana.
BACA JUGA: Krisis Keuangan, UNRWA Terancam Berhenti Beroperasi
Sebelumnya, pemerintah AS mengumumkan bahwa mereka menahan dana bantuan USD65 juta dari cicilan dana USD125 juta yang direncanakan untuk UNRWA. Itu dilakukan setelah Trump menuduh orang Palestina tidak tahu terima kasih atas bantuan jutaan dolar.
Sebelum pengumuman itu, Kushner, dalam bocoran email yang diperoleh FP, menulis: “Adalah penting untuk memiliki upaya jujur dan tulus untuk mengganggu UNRWA. (Badan) ini melanggengkan status quo, korup, tidak efisien dan tidak membantu perdamaian,” tulisnya dalam email tertanggal 11 Januari dan ditujukan kepada beberapa pejabat senior AS.
Selain itu, dua rancangan undang-undang (RUU) di Kongres AS juga diduga mencoba mengalihkan lebih banyak dana dari UNRWA. RUU itu secara signifikan mengurangi jumlah pengungsi Palestina yang memenuhi syarat untuk bantuan AS.
Langkah-langkah itu semuanya merupakan bagian dari kesepakatan Kushner yang disebut ‘Kesepakatan Abad Ini’ untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
“Kami tidak dapat mengomentari apa yang disebut kesepakatan abad ini karena kami tidak tahu secara pasti rincian tentang hal itu,” kata UNRWA dalam sebuah pernyataan,
Pada bulan Juni, PBB meminta negara-negara anggota untuk mengisi pendanaan UNRWA yang kritis disebabkan oleh pemotongan bantuan pemerintah AS.
“Majelis Umum (PBB) telah memerintahkan kami untuk terus memberikan layanan sampai ada solusi yang adil dan tahan lama untuk konflik dan kami bertekad untuk melakukan itu dengan kemampuan terbaik kami,” jelas pernyataan UNRWA.
Menurut pejabat PBB, AS – sebelumnya donor utama UNRWA – memberikan USD364 juta kepada badan itu tahun lalu, tetapi hanya USD60 juta tahun ini.
“Mempertahankan layanan UNRWA adalah moral, kewajiban hukum terhadap pengungsi [bahwa] masyarakat internasional harus menjunjung,” kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi terkait tantangan keuangan badan itu.
Safadi juga menyebut bahwa masalah pengungsi merupakan hal yang penting untuk diurusi.
“Pengungsi adalah masalah status terakhir. Ini harus diselesaikan atas dasar resolusi PBB, Prakarsa Perdamaian Arab, memenuhi hak untuk kembali dan kompensasi,” katanya di Twitter.
Komisaris Jenderal UNRWA, Pierre Krahenbuhl, mengatakan bahwa pemotongan yang dilakukan oleh pemerintah Trump membahayakan layanan dasar, termasuk bantuan makanan di Jalur Gaza yang terkepung, serta klinik medis dan layanan pendidikan bagi sekitar setengah juta anak-anak.
BACA JUGA: Front Pembebasan Palestina: Krisis UNRWA Berdampak Buruk bagi Pengungsi
Menurut Nabil Sha’ath, penasihat senior Presiden Palestina Mahmoud Abbas, upaya sedang dilakukan untuk mendapatkan pendanaan alternatif.
“Kami telah memulai kampanye untuk membiayai UNRWA dari sumber lain. Kami sekarang memiliki lebih banyak dukungan yang berasal dari Qatar, Arab Saudi, Kuwait dan negara-negara Teluk lainnya – juga dari Jepang, Belgia, Luksemburg dan negara-negara lain. Kami tidak dapat benar-benar bergantung pada pemerintah AS ini, tidak memiliki kredibilitas dari pernyataan yang keluar darinya,” katanya kepada Al Jazeera dalam sebuah wawancara dari Ramallah.
Mengomentari upaya AS yang dipimpin Kushner di kawasan itu, Sha’ath mengatakan, “Tidak ada Kesepakatan Abad Ini – kesepakatan adalah sesuatu yang disepakati dua pihak, menawarkan sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Hanya ada dukungan total dari pemerintah sayap kanan Israel, rencana Zionis untuk permukiman dan penghancuran total proses perdamaian yang ditandatangani di AS pada tahun 1993.” []
SUMBER: FOREIGN POLICY | AL JAZEERA
