ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

BWI dan Tantangan Revitalisasi Wakaf Ahli

0

Oleh: Tesi Sumarni
Mahasiswi Program Sarjana Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, tesisumarni@gmail.com

 

PRESIDEN RI Jokowi baru saja menetapkan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk periode 2017-2020 melalui Keppres Nomor 74/M Tahun 2017. Sebanyak 27 orang dipilih dan ditetapkan sebagai anggota BWI yang baru. Adalah Prof. Mohammad Nuh, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Presiden SBY, yang didapuk sebagai ketua untuk menahkodai laju BWI selama tiga tahun ke depan.

Dalam sambutannya sebagai ketua BWI yang baru, M. Nuh menyinggung tentang potensi wakaf dalam membangun suatu sistem sosial yang berkeadilan dan berkesejahteraan pada masyarakat Islam. Wakaf memiliki peran yang besar setelah zakat sebagai salah satu intrumen pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah.

Jika zakat memiliki peran penting dalam membantu golongan lemah supaya dapat tetap hidup untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga setiap harinya, maka wakaf berperan dalam pemberdayaan mereka secara luas untuk meningkatkan taraf hidup dari sekedar mencukupi sehari-hari. Karenanya, pengurus baru BWI memiliki pekerjaan rumah agar potensi luar biasa wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Dilihat dari jenis bendanya, selama ini harta wakaf yang ada lebih banyak dalam bentuk tanah yang cenderung digunakan untuk pembangunan masjid, madrasah, mushalla, pesantren, makam dan lain sebagainya. Akan tetapi, keterbatasan kemampuan dan sempitnya pemahaman tentang wakaf berdampak pada banyaknya tanah wakaf yang tidak produktif dan bahkan tidak jarang benda-benda wakaf tersebut malah menjadi beban bagi para nadzirnya (pengelola wakaf).

Berangkat dari realitas ini dan lahirnya UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia terus dibenahi melalui berbagai pembaharuan terutama dalam manajemen pengelolaan dan pemahaman wakaf di kalangan masyarakat umum. Dalam hal ini, BWI sebagai regulator perwakafan di Indonesia diharapkan terus meningkatkan kinerjanya dalam usaha pemberdayaan wakaf.

Jika dilihat dari sisi tujuannya, wakaf bisa dibedakan menjadi wakaf khairy dan wakaf ahli. Wakaf khairy merupakan wakaf yang peruntukkannya ditujukan bagi kemaslahatan umum. Sedangkan wakaf ahli dibentuk untuk kepentingan kerabat anak-anak, anak-anaknya, cucu dan keturunannya (dhurriyyah) dikenal dalam hukum Islam sebagai wakaf ahli (wakaf keluarga) atau wakaf dhurri/zurri (Depag, 2006). Hanya saja, di Indonesia wakaf ahli ini seperti tidak tersentuh oleh peraturan hukum, baik dalam Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004.

Minimnya para penggiat melirik wakaf ahli, menjadikannya terbelakang jika dibandingkan dengan kepopuleran wakaf khairy yang banyak dikelola oleh para nadzir yang berbadan hukum. Padahal, jika ditilik lebih jauh lagi, wakaf ahli bisa lebih potensial jika dibandingkan dengan potensi wakaf jenis lain. Menurut Rashid (2008), keberadaan wakaf ahli bisa menjadi solusi bagi para anak cucu dan keturunan orang yang berwakaf (wakif) dalam menanggulangi masalah perekonomian.

Kenyataan bahwa wakaf ahli pada umumnya berupa tanah atau lahan perkebunan dan sawah tentu akan sangat kontributif dalam pemberdayaan sosial ekonomi jika dapat dikelola dengan manajemen yang tepat dan profesional. Sebuah ungkapan mengenai besarnya potensi yang diberikan oleh wakaf ahli, terlihat pada kutipan berbahasa Minang berikut.

Nan lunak ditanami
baniah Tanah kareh
jadikan ladang Nan
bancah palapeh itiak
Aia taganang katabek
ikan Sawah ladang
banda buatan Sawah
batumpak dinan data
Ladang babidang dinan lereng
Banda baliku turuik bukik

Ungkapan di atas menjelaskan cara kerja nenek moyang kaum di Minang dalam memanfaatkan lahan yang ada supaya dapat dinikmati bersama manfaatnya. Jelas bahwa wakaf ahli memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan orang yang sekaum seketerunan. Karenanya, revitalisasi terhadap potensi wakaf ahli adalah keniscayaan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa nadzir memiliki peran penting dalam usaha mengoptimalkan wakaf. Di Minang Kabau, nadzir wakaf ahli adalah seorang penghulu (Mamak) yang dituakan dalam suatu kaum. Kaum yang menerima waris pusaka tinggi (wakaf ahli), secara bersama-sama punya kewajiban untuk menjaga, melestarikan, serta mengolah harta pusaka tingggi yang diterima. Sedangkan kewenangan untuk mengatur penggunaan harta pusaka tinggi dipegang oleh kaum wanita yang tertua. Untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan harta pusaka tinggi ini di bawah wewenang mamak penghulu kaum, dengan alasan sebagai seorang mamak penghulu kaum, dia didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting oleh kaumnya. Di bawah pengawasan mamak penghulu kaum (nadzir) dan wanita tertua dalam kaum tersebut, diharapkan pusaka tinggi bermanfaat untuk seluruh anggota kaum mereka. Karena menurut pituah adat Minangkabau harta pusaka tinggi ini berarti kok tajua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando. Maksudnya, harta pusaka tinggi bila terjual tidak bisa dibeli, digadaikan tidak bisa dijadikan sando karena harta pusaka tinggi menjadi milik bersama.

Keunikan pengelolaan wakaf ahli di suku Minang ini tentunya juga harus menjadi bagian agenda revitalisasi wakaf secara umum di Indonesia. Pastinya, daerah-daerah lain di Indonesia juga memiliki tradisi pengelolaan wakaf ahli yang identik dengan kearifan lokalnya. Hanya saja, potret pengelolaan wakaf ahli selama ini di beberapa wilayah di Indonesia identik dengan persengketaan. Misalnya saja di Sumatera Barat, Kerapatan Adat Nagari (sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah adat) kerap berurusan dengan pihak yang bersengketa perihal harta pusako tinggi yang tak lain adalah aset wakaf ahli.

Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa di beberapa negara seperti Mesir dan India, keberadaan wakaf ahli sudah dihapuskan. Alasannya adalah, karena wakaf jenis ini dianggap tidak memberikan kontribusi pada kemashalahatan orang banyak. Tapi Rashid (2008) membantah alasan tersebut dengan argumen bahwa itu hanyalah propaganda para penjajah barat yang tidak ingin wakaf berkembang di tengah masyarakat Muslim. Lagipula, menurut Rashid, jika memang wakaf ahli tidak diperkenankan, sudah pasti Rasulullah dan para sahabat akan menentangnya sejak dulu. Justru yang terjadi sebaliknya. Para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah SAW banyak yang mempratikkan wakaf ahli.

Karena itu, jika pengurus BWI yang baru ingin memetakan kekuatan riil wakaf, seperti yang disampaikan oleh ketuanya, maka potensi wakaf ahli tidak bisa diabaikan. Usaha merevitalisasi wakaf tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus komprehensif. Jika wakaf khairy dioptimalkan, maka wakaf ahli juga demikian. BWI juga harus memberikan perhatian pada usaha meningkatkan keahlian manajerial para nazdir wakaf ahli, sebagaimana yang dilakukannya pada wakaf khairy. Dan yang paling penting tentunya, harus dipikirkan payung hukum yang lebih jelas bagi keberadaan wakaf ahli tersebut, tidak hanya bersandar pada budaya dan kearifan lokal. Semoga pengurus BWI yang baru mampu membawa perubahan ke arah revitalisasi sesungguhnya wakaf di tanah air. []

Langganan newsletter Kami
Langganan newsletter Kami
Daftar dan dapatkan informasi update dari Kami langsung ke Inbox e-mail Anda
Kamu dapat berhenti berlangganan kapanpun
loading...
loading...