JAKARTA–Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama No 982 tentang Layanan Sertifikasi Halal.
Diktum kelima KMA ini mengatur bahwa “Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai besaran tarif layanan sertifikat halal sebagaimana dimaksud diktum Keempat belum ditetapkan, besaran tarif layanan sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada MUI dan LPPOM MUI yang memberikan sertifikasi halal sebelum ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal berlaku.”
BACA JUGA: Halal Corner Nilai BPJPH Belum Siap Bertugas Selenggarakan Sertifikasi Halal
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso menjelaskan bahwa diktum tersebut bukan berarti mengembalikan penyelenggaraan layanan sertifikasi halal kepada MUI.
Menurutnya, diktum tersebut hanya mengatur tentang diskresi besaran tarif layanan sertifikasi halal, sembari menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“KMA ini terbit sebagai diskresi agar layanan sertifikasi halal tetap berjalan dengan merujuk pada aturan besaran tarif yang selama ini diberlakukan oleh LPPOM MUI. Sebab, besaran tarif layanan sertifikat halal yang seharusnya dikeluarkan melalui Peraturan Kementerian Keuangan belum ditetapkan,” tegas Sukoso di Jakarta, Jumat (6/12/2019).
BACA JUGA: Sertifikasi Halal Tetap di MUI Sampai Regulasi dan Sistem Layanan Siap
“Jadi bukan berarti Kemenag mengembalikan mandat sertifikasi halal kepada MUI. KMA hanya mengatur, selama belum ada PMK tentang tarif layanan, maka biaya sertifikasi halal mengacu pada standar yang selama ini diberlakukan LPPOM,” lanjutnya.
Adapun proses dan tahapan sertifikasi halal lainnya, berjalan sebagaimana yang diatur dalam UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PMA No 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. []
REPORTER: RHIO
