JAKARTA—Terkait dorongan pembentukan negara berdasarkan syariat Islam atau khilafah yang menggema, terutama melalui media sosial dan dalam sejumlah demonstrasi ditanggapi oleh Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin.
KH Ma’ruf mengingatkan bahwa sistem khilafah ditolak di Indonesia karena bertentangan dengan kesepakatan di awal pendirian negara.
BACA JUGA: KPI Minta Penceramah Jangan Sampaikan Materi Khilafah Saat Ramadhan
“Kesepakatan kita Indonesia merupakan pemerintahan yang republik. Kalau [sistemnya] itu khilafah atau keamiran, itu ditolak bukan karena mereka Islami, tapi bertentangan dengan kesepakatan,” jelasnya, pada Sabtu (18/8/2018) kemarin.
Ia juga mengatakan bahwa Islam di Indonesia, adalah Islam yang memiliki kesepakatan (Islam mitsab). Sementara, Arab Saudi menerapkan Islam kaffah atau utuh.
NU punya tanggung jawab kenegaraan, sehingga NU harus meneruskan perjuangan dengan menjaga Indonesia dari pemikiran yang menyimpang dari kesepakatan itu.
“NU menjaga negara ini. Negara yang sudah kita sepakati,” ujarnya.
Ma’ruf mencontohkannya dengan upaya yang dilakukan oleh pendiri NU, yakni Hasyim Asyari, yang pernah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
BACA JUGA: Dituding Dukung Khilafah, Guru Besar Undip Diberhentikan Sementara
“Dulu Kiai Hasyim Asyari membela negara ini melalui fatwa yang terkenal, yakni fatwa jihad,” tandasnya. []
SUMBER: CNN/ANTARA
