JAKARTA— Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan bahwa laporan dugaan mahar Rp 1 triliun Sandiaga Uno ke PAN-PKS tidak dapat dibuktikan.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak boleh bersikap pragmatis.
“Ya, Bawaslu telah mengambil keputusan, ya tentu saja keputusan itu kita hormati. Tetapi rakyat menangkap ada mahar faktual. Jadi mahar faktual ini yang harus kita lihat karena apa pun itu mencederai demokrasi. Apalagi kita bicara sosok pemimpin negeri,” ucap Hasto, pada Jumat (31/8/2018) kemarin.
BACA JUGA: Bawaslu Putuskan Dugaan Mahar Rp 1 M dari Sandiaga Uno ke PAN dan PKS Tak Terbukti
Menurut Hasto, seorang pemimpin harus mengutamakan etika dan moral, sehingga seorang pemimpin tidak boleh pragmatis hanya untuk mendapatkan suara dukungan.
“Ada yang namanya pemimpin negeri itu kokoh, mempunyai prinsip tidak boleh menjalankan hal yang pragmatis, hanya untuk mendapatkan suara dukungan dalam pencalonannya sebagai pemimpin. Apa pun aspek etika, moral, itu menjadi landasan penting sebagai pemimpin itu,” ujarnya.
Hasto menilai mahar politik sangat haram apabila dilakukan saat proses mencari pemimpin. Demokrasi juga dinilai bisa cacat jika proses mencari pemimpin dari jual-beli dukungan.
BACA JUGA: Tudingan Andi Arief soal Mahar 500 M, Sekjen PAN: Pimpinan Demokrat Jamin akan Segera Menindaknya
“Ya, bagi kami, namanya mahar politik itu, apalagi ini terkait proses pencarian pemimpin nasional kita, itu sangat diharamkan, itu tidak boleh terjadi. Itu melanggar dari hal yang paling substansial dari pemimpin itu sendiri. Ketika mendapat legalitas dari sebuah proses-proses jual beli dukungan, ini merupakan hal yang cacat dalam proses demokrasi itu sendiri,” tandasnya. []
SUMBER: DETIKNEWS
