JAKARTA – Tim Sinkronisasi Anies-Sandi mengklaim banyak mendapat masukan dari masyarakat terkait pengalihfungsian lahan reklamasi Teluk Jakarta yang terlanjur dibangun. Usulan alih fungsi itu mulai dari pemanfaatan untuk pemukiman nelayan, pelabuhan, hutan kota hingga pantai terbuka.
Anggota Tim Sinkronisasi Marco Kusumawijaya mengatakan, semua masukan itu masih dikaji dalam tim. Belum ada kesimpulan apapun di Tim Sinkronisasi terkait pemanfaatan lahan reklamasi.
Namun, dia memastikan, apapun bentuknya, panduan umumnya adalah untuk kepentingan publik secara luas.
“Yang kita tolak ini kan yang dibuat untuk keperluan swasta, intinya itu akan dijadikan kepentingan umum bagaimana melaksanakannya bisa digunakan banyak hal,” kata Marco kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/5/2017) kemarin.
Menurutnya, Tim Sinkronisasi masih dalam tahap pembahasan hukum terkait pembatalan reklamasi. Tim, kata dia, tak lagi memperdebatkan keputusan reklamasi, tetapi persiapan langkah-langkah kebijakan untuk membatalkannya.
“Tim sedang mengkaji instrumen yang bisa dipakai untuk pembatalan surat keputusan gubernur terkait reklamasi.
Marco menambahkan, Anies-Sandi tidak akan mengeluarkan izin baru untuk reklamasi Teluk Jakarta saat menjabat. Pemanfaatan, kata dia, hanya dilakukan terhadap pulau yang terlanjur direklamasi.
Ia juga mengaku, banding Pemprov DKI terkait pembatalan SK gubernur dalam reklamasi akan dicabut ketika Anies-Sandi dilantik.
“Banding Pemprov DKI kan masih bisa ada pilihan kita menarik diri. Salah satu pilihannya kita menarik diri,” ujarnya.
Tak sampai disitu, Marco mengatakan pulau reklamasi dibangun dengan menyalahi Amdal dan tanpa adanya peraturan daerah (Perda) Zonasi. Selain itu, ia menyebut ruko-ruko yang sudah dibangun juga tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).
“Bahwa kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan koridor hukum, Anda sebenarnya tidak berhak minta ganti rugi,” kata Marco.
Marco menyatakan, pemerintahan Anies-Sandi akan mempersilakan pengembang menggugat ke pengadilan. Namun jika kondisi itu terjadi, Marco berkeyakinan pengembang tetap akan kalah secara hukum.
“Bahwa syarat-syarat hukum tidak dipenuhi, ya jelas-jelas pembangunan tanpa IMB, pulau tanpa Perda Zonasi, itu melanggar hukum. Jadi kalau mereka menuntut ya akan kalah menurut saya,” pungkasnya.[]
Sumber: Era Muslim
