JAKARTA–Mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso mendukung langkah aparat penegak hukum menangguhkan penahanan Mayjen TNI (purn) Soenarko dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal.
“Saya mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah aparat penegak hukum dalam kasus yang menimpa Narko (Soenarko) mulai dari penyidikan dan pemeriksaan lainnya dan untuk penangguhan penahanannya…,” kata Sutiyoso dalam pesan singkatnya kepada Antara yang diterima di Jakarta, Ahad (23/6/2019) malam.
BACA JUGA: Mau jadi Penjamin Soenarko, Luhut: Dia Bekas Anak Buah Saya
Bareskrim Mabes Polri mengabulkan permohonan penangguhan penahanan untuk Mayjen TNI (Purn) Soenarko melalui surat Nomor B/103 Subdit I/VI/2019/Dit Tipidum tertanggal 21 Juni 2019.
Penangguhan penahanan berdasarkan rujukan dari sejumlah pihak di antaranya surat permohonan penangguhan penahanan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto masing-masing tertanggal 20 Juni 2019.
Soenarko juga dikabarkan dijamin oleh 102 purnawirawan TNI/Polri.
“Saya tidak secara tertulis, tapi secara moral saya ikut jamin,” ujar Sutiyoso.
Eks Gubernur DKI itu menyatakan penangguhan penahanan juniornya di satuan elite Angkatan Darat (AD) tersebut dapat meredam gejolak arus bawah prajurit, terutama di tubuh Kopassus.
“Jujur aku ini cemas ya kalau-kalau ada gejolak nantinya. Tapi proses hukum kan harus berjalan dan harus kita semua hargai,” ujar mantan kepala BIN tersebut.
Adapun soal kepemilikan senjata, Sutiyoso mengakui selama ini prajurit atau purnawirawan ada yang tertib dalam administrasi, namun ada juga yang tidak.
“Namanya kita sering tugas, bawa kenang-kenangan, saya juga punya senjata, tapi saya selalu ada izin polisi. Namun ada juga yang mungkin lupa, kalau Naro punya kalau gak salah satu sudah kuno. Saya juga punya satu kuno tapi kan menurut saya bisa apa senjata kuno gitu, kayaknya nembak aja susah,” ujarnya.
“Jadi terkait Narko ini sebenarnya ada efeknya lain-lain. Semua hal kan sebetulnya mungkin bisa terjadi ya. Tapi apa logis kah Narko mau makar? Itu kan yang harus diselidiki,” kata dia.
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo: Enggak Ada Dalam Kamusnya TNI Itu Makar
Mabes Polri menegaskan tetap akan memproses kasus yang menjerat Mayjen TNI (Purn) Soenarko terkait kepemilikan senjata api ilegal kendati telah menangguhkan penahanannya.
Soenarko dijerat dengan UU 12 Darurat Tahun 1951 pasal 1 ayat 2 adalah tentang kepemilikan, menyimpan, menguasai senjata api ilegal. []
SUMBER: CNN
Discussion about this post