ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

ACTA: Ada Empat Bukti Kuat untuk Hakim Berikan Vonis Maksimal pada Ahok

Foto:PoskotaNews
0

JAKARTA—Terkait kasus penodaan agama, Kris Ibnu T Wahyudi, Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), menyatakan ada empat bukti kuat yang dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memvonis Ahok dengan hukuman maksimal.

“Saya mencatat setidaknya ada empat hal yang bisa dijadikan majelis hakim untuk memvonis Ahok dengan hukuman maksimal dan dengan pasal penodaan agama yaitu 156a KUHP,” kata Kris, lansir Republika, Selasa (9/5/2017).

Pertama, adanya bukti beberapa versi rekaman video yang terbukti tidak direkayasa, jelas suaranya dan jelas gambarnya. Semua bukti, jelas Kris telah diperiksa oleh ahli digital forensik Mabes Polri dan dinyatakan tidak ada pemotongan atau penyisipan.

“Dari bukti ini jelas Ahok adalah orang yang ada di dalam video tersebut dan redaksi pidatonya bisa terdengar jelas kata demi kata dan kalaimat demi kalimat,” tambah dia.

Kedua, kesaksian dari warga kepulauan seribu yang mengkonfirmasi bahwa benar Ahok menyampaikan pidato kontroversial tersebut sehingga mereka yang berada di lokasi merasa tersinggung.

Kesaksian tersebut menurut Kris, mematahkan fondasi argumentasi pembelaan Ahok serta Penasihat Hukumnya yang mengklaim jika kasus ini hanya politisasi sebab warga kepulauan seribu sendiri tidak tersinggung dengan ucapan Ahok.

“Mereka berproganda seolah yang marah hanya para pelapor,” ucap dia.
Ketiga, pengakuan Ahok sendiri bahwa dia adalah orang yang ada dalam video tersebut dan apa yang dia ucapkan dalam video adalah benar adanya.

Dalam hukum pidana, lanjut Kris, pengakuan terdakwa adalah salah satu bukti penting, apalagi Ahok dalam memberikan pengakuan tersebut didampingi oleh para penasehat hukumnya serta tidak dalam keadaan tertekan sama sekali.

Keempat, adanya sikap keagamaan MUI bahwa menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Sebagaimana kita tahu, tambah Kris, bahwa selama ini MUI selalu menjadi rujukan hakim dalam memutus kasus-kasus penodaan agama.
Dia berharap Majelis Hakim PN Jakarta Utara dapat menjadi penyelamat tegaknya hukum dan keadilan dalam kasus ini.

“Jangan ragu memberikan hukuman yang setimpal agar masyarakat tahu tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negeri ini,” ujar dia. []

loading...
loading...