JAKARTA. Pemerintah Indonesia dan Dewan Keamanan (DK) PBB mengecam Israel terkait pengesahan undang-undang permukiman ilegal yang dibangun israel di Palestina sebagai landasan hukum yang sah. Undang-undang tersebut disahkan oleh parlemen Israel, di Knesset, pada Selasa, 7 Februari 2017. Demikian dilansir oleh Antara News, senin (13/2/2017).
Undang-Undang tersebut dikenal dengan “Regulation Bill” yang memberikan dasar hukum bagi Israel untuk mengesahkan status ribuan bangunan permukiman ilegal yang telah dibangun oleh Israel di tanah Palestina sejak dimulainya pendudukan Israel pada 1967 silam.
Kementerian Luar Negeri mengatakan “Pemberlakuan Undang-Undang tersebut jelas bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 (2016) mengenai permukiman ilegal Israel yang dibangun di wilayah Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur tidak memiliki legalitas”.
Untuk itu, Dewan Keamanan PBB menyerukan agar Israel segera menghentikan segala bentuk aktivitas pembangunan pemukiman ilegal.
Kementerian Luar Negeri menambahkan “Penerapan sepihak Undang-Undang ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan dikhawatirkan dapat memprovokasi terjadinya ketegangan, bentrokan dan kekerasan di wilayah pendudukan,”.
Sebagai salah satu negara yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan masyarakat internasional dalam mendukung proses perdamaian antara Palestina dan Israel. []
Redaktur: Riza Fauzi Saputra
