Abdul Fikri Faqih Tanggapi Pencantuman Yerusalem Ibu Kota Israel di Buku Pelajaran SD

0

JAKARTA –Rabu (13/12/2017), di Jakarta, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menanggapi maslaah pencantuman Yerusalem sebagai ibu kota ISrael di buku pelajaran IPS SD. Ia meminta Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Kepala Balitbang Kemdikbud untuk segera menjelaskan kepada publik terkait adanya temuan buku pelajaran yang mencantumkan Yerusalem Ibukota Israel.

“Mereka harus memberikan klarifikasi, bahkan merevisi isi buku-buku tersebut. Karena dua lembaga itulah yang memiliki otoritas meneliti isi buku-buku pelajaran sebelum didistribusikan,” jelas Abdul Fikri dalam rilis pers yang diterima Islampos, Rabu (13/12/2017).

Menurutnya kejaksaan RI juga terlibat dalam pengawasan terhadap buku bacaan tersebut.

“Sesuai dalam UU Sistem Perbukuan yang telah disahkan, di Pasal 69 Ayat 3 dijelaskan bahwa Kejaksaan RI harus terlibat dalam pengawasan, terutama soal substansi buku yang telah beredar. Kalau tidak, akan meresahkan masyarakat,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX yang meliputi Kota/Kab Tegal, serta Kabupaten Brebes ini.

Dalam penelusuran, ternyata buku yang memuat Yerusalem sebagai Ibukota Israel itu tidak hanya ditulis oleh satu nama, melainkan juga di beberapa buku lain dengan penulis berbeda juga memuat hal yang sama. Bahkan, file pdf buku tersebut masih bisa diunduh dari laman di internet.

Abdul juga menyebut, pencantuman Yerusalem sebagai Ibukota Israel dalam buku pelajaran itu bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang mengecam keras pernyataan sepihak Presiden AS Donald Trump.

“Juga ahistoris, karena negara-negara nonblok yang inisiatornya adalah Presiden RI pertama saat itu, yaitu Soekarno, berkomitmen utnuk memerdekakan negara yang hadir dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung. Semua negara yang hadir telah merdeka, tinggal Palestina yang belum. Maka, buku itu semangatnya bertolak belakang dengan amanah dan semangat sejarah pendiri republik ini,” tegasnya.

Atas kekeliruan yang terjadi, Abdul pun meminta Kemendikbud dan Kemeninfo segera mealkukan revisi buku tersebut dan memblokir situs yang masih memuat penyesatan opini publik tentang buku tersebut.

“Atas hal ini, saya minta agar Kemdikbud segera bekerjasama dengan Kemenkominfo. Tidak hanya merevisi isi buku, tapi juga harus serius melakukan pemblokiran situs-situs yang masih memuat penyesatan opini publik itu,” tegas Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK di Kota Tegal ini. []

loading...
loading...
Langganan newsletter Kami
Langganan newsletter Kami
Daftar dan dapatkan informasi update dari Kami langsung ke Inbox e-mail Anda
Kamu dapat berhenti berlangganan kapanpun

Maaf Anda Sedang Offline