ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

Setnov Minta Perlindungan ke Jokowi, KPK: Kami Tidak Tahu Bentuknya Apa

Foto: Tempo
0

JAKARTA—Menanggapi rencana tersangka kasus korupi e-KTP Setya Novanto yang disebut meminta perlindungan kepada Presiden RI, bahkan Polri dan TNI jika dipanggil paksa KPK, Jubir KPK Febri Diansyah mengaku tidak tahu.

“Saya tidak tahu itu perlindungan dalam bentuk apa. Tapi Presiden Jokowi sering sekali menyatakan mendukung dan memiliki upaya atau komitmen dalam pemberantasan korupsi,” ujar Febri di Gedung KPK, lansir Tempo, Senin, (13/11/2017).

Seperti diketahui, kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, pada Ahad (12/11/2017) lalu, mengatakan bahwa pihaknya akan meminta perlindungan kepada Jokowi, Polri, dan TNI jika dipanggil paksa KPK.

Febri berpendapat sebaiknya pihak-pihak di luar proses hukum korupsi e-KTP seperti presiden tidak ditarik-tarik. Karena, wilayahnya berbeda.

“Dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPR dan DPRD (UU MD3) sebenarnya mengatur secara spesifik misalnya, ketentuan itu hanya untuk tindak pidana umum. Soal persetujuan presiden, soal hak imunitas pun ruang lingkupnya berbeda. Jadi mari kita letakkan pernyataan-pernyataan atau alasan hukum itu yg lebih benar dan didasarkan dengan aturan yang ada,” katanya.

Akan tetapi, Fredrich bersikeras pada dalihnya bahwa KPK harus meminta izin kepada Presiden RI Jokowi untuk memanggil Setya. Fredrich menegaskan bahwa anggota DPR memiliki hak kebal hukum.

Rencananya pada Rabu (15/11/2017) mendatang, Setya Novanto akan dipanggil sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang sudah dilakukan. []

Langganan newsletter Kami
Langganan newsletter Kami
Daftar dan dapatkan informasi update dari Kami langsung ke Inbox e-mail Anda
Kamu dapat berhenti berlangganan kapanpun
loading...
loading...