ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

26 Persen Negara di Dunia Miliki Undang-undang Antipenistaan Agama

Foto: Inspiring Wallpapers
0

WASHINGTON—Mengutip laporan Pew research pada 29 Juli 2016, Duta Besar Timur Tengah untuk Kebebasan Beragama Internasional David Saperstein, dalam sebuah acara International Religious Freedom Report sekitar setahun lalu, mengatakan bahwa di negara-negara di seluruh dunia terdapat larangan untuk murtad dan melakukan penistaan agama.

Pew research dalam laporannya di tahun 2014 sebagaimana dikutip dari CNSNEWS menyatakan bahwa sekitar seperempat negara di dunia—sebanyak 26 persen—memiliki peraturan perundangan-undangan dan regulasi antipenistaan agama.

Lebih dari satu dari satu dari 10 negara—sebanyak 13 persen—memiliki undang-undang atau kebijakan yang menghukum kemurtadan. Hukuman atas penodaan agama itu bervariasi, dari mulai denda hingga hukuman mati. Namun ini tidak termasuk dengan negeri paman sam.

Sementara itu pada 2012, laman Los Angeles Times melaporkan adanya undang-undang penistaan di AS.

“Undang-undang penistaan tetap ada di  buku-buku di beberapa negara bagian, meskipun surat-surat itu adalah surat mati. Salah satunya ada di  Massachusetts,” ujar Los Angeles Times.

Menurut undang-undang publik Massachusetts bagian 36, “Barangsiapa dengan sengaja menghujat nama Allah yang kudus dengan menyangkal, mengutuk, atau mencela Allah dengan sungguh-sungguh, mencela ciptaan-Nya, pemerintahan atau penghakiman terakhir atas dunia, atau dengan mengutuk atau menghina Yesus Kristus atau Roh Kudus, atau dengan mengutuk atau menghina atau mencela atau mencaci-maki dan menghina, firman Allah yang kudus yang ada dalam kitab suci akan dihukum penjara lebih dari satu tahun atau denda tidak lebih dari 300 dolar AS, dan akan terikat pada aturan berperilaku baik.”

Menurut laman Universal Society Library of Universal Unitarian, Amber Kneeland adalah orang terakhir yang dihukum karena melakukan penistaan agama pada 1835 di Massachusetts. Dia dijatuhi hukuman 60 hari penjara.

Laporan itu sendiri tidak termasuk analisis kebebasan beragama di AS yang mengungkapkan undang-undang penistaan diterapkan di banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim. []

loading...
loading...