Nasional

Ratu Marijuana Bebas, Pemerintah Tuli Penderitaan Rakyat

Jumat 6 Rabiulakhir 1435 / 7 Februari 2014 10:22

corby Ratu Marijuana Bebas, Pemerintah Tuli Penderitaan Rakyat

RATU Marijuana asal Australia Schapelle Leigh Corby segera mendapatkan surat bebas bersyarat dari Pemerintah Indonesia. Kabar itu tentu mengejutkan banyak pihak, bahkan sebagian besar mengutuk dibebasbersyaratkannya Corby.

“Pemerintah yang saya kira tuli terhadap penderitaan rakyat,” tegas Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Taslim Chaniago di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Taslim, Narkoba termasuk kejahatan besar di Indonesia. Dalam kasusa ini, tak ada yang diberi grasi, termasuk pengetatan remisi Pada PP No 99.

“Meskinya presiden berlaku sama pada pelaku tiga kejahatan ini. Presiden sudah mengatakan kita akan bebas narkoba pada 2015, tapi ucapan pemerintah berbeda dengan perbuatannya. Maka saya kira, di lingkungan pemerintah tak hanya banyak koruptor, tapi juga banyak mafia narkoba,” terang Taslim seperti dikutip Metrotvnews.

Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengatakan, pembebasan narapadina kasus narkoba asal Australia, Schapelle Corby, merupakan bukti ketidaktegasan pemerintah dalam memerangi tindak pidana narkoba.

“(Pembebasan Corby) jelas bertentangan dengan semangat memberantas narkoba di Indonesia,” kata Tantowi Yahya di Jakarta, Kamis (6/2).

Politikus Partai Golkar tersebut mengingatkan bahwa dari vonis Pengadilan Negeri Denpasar dalam sidang 27 Mei 2005, Corby harus dipenjara selama 20 tahun setelah terbukti menyelundupkan 4,2 kilogram mariyuana atau ganja di Bali.

Namun, ia melanjutkan, Corby kemudian mendapat sejumlah remisi dan grasi lima tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengisyaratkan pembebasan 1.700 tahanan termasuk Corby.

Ia berpendapat tindakan pemerintah yang membebaskan Corby bersama-sama dengan sekitar 1.700 narapidana lainnya adalah supaya terlihat seolah-olah berlaku adil.

“Partai Golkar akan terus mempertanyakan hal ini kepada pemerintah agar masyarakat tahu seberapa kuat komitmen pemerintah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba yang diperkirakan kian tinggi dari tahun ke tahun.

Untuk itu, Tantowi mendesak pemerintah untuk serius memerangi kasus-kasus narkoba yang terjadi dan bukannya memberikan grasi dari hukuman 20 tahun sehingga menjadi bebas.

“Seharusnya pemerintah serius dan berkomitmen kuat untuk memerangi dan memberantas kasus-kasus narkoba yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, saat ini kasus narkoba semakin parah dengan bermunculannya narkoba jenis-jenis baru,” katanya seperti dikutip Republika. [pz/Islampos]

Redaktur: Rayhan



Peluang