Analisis

Bola Liar Pembubaran PKS

Senin 3 Rejab 1434 / 13 Mei 2013 15:13

pks2

UPAYA menggiring kasus suap Ahmad Fathanah yang dikait-kaitkan dengan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq ke arah pembubaran partai berlambang padi diapit dua bulan sabit, kini sedang ramai dibincangkan.

Wacana pencabutan izin atau pembubaran partai jika terkait dana korupsi atau tindak pencucian uang (TPPU), itu terus bergulir. Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) seperti Tama S Langkung, bersuara, jika PKS terbukti menerima aliran dana dari tindak pidana pencucian uang (TPPU), partai itu sebagai korporasi bisa dibekukan bahkan dicabut izinnya.

Hal itu, kata Tama, mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan, selain pidana denda, korporasi yang terbukti bisa dibekukan hingga dicabut izin dan dibubarkan.

Korporasi yang dimaksud adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi. Bentuknya bisa yang berbadan hukum, maupun bukan berbadan hukum. Meski korporasi tersebut tidak terlibat dalam TPPU, menurutnya, Pasal 5 UU 8/2010 memberikan celah bagi pengusutan aliran dana yang diterima korporasi.

“Bagaimana uang itu masuk ke PKS, bisa ditelusuri. Kalau memang itu dana TPPU, PKS bisa didenda, dibekukan, hingga dicabut izinnya,” kata Tama, seperti dikutip republika.co.id (11/5/2013)

Pernyataan dari aktivis ICW tersebut dinilai anggota DPR dari FPKS Nasir Jamil sebagai ngawur dan asal membuat pernyataan. Menurutnya, tak ada aturan di UU Parpol yang menyatakan sebuah partai bisa dibubarkan karena dugaan menerima dana korup. “Ngawur itu ICW,” tegas Jamil, seperti dikutip beritasatu.com (12/5/2013)

Soal pembubaran sebuah partai politik karena terkait TPPU, menurut Ray Rangkuti dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia, ketentuannya belum ada. Dia menjelaskan, partai bisa dibubarkan hanya karena tiga faktor, yakni bubar sendiri, karena terbukti Anti-NKRI, dan karena menganut paham komunisme/ateisme.

“Di luar itu, parpol tak dapat dibubarkan. Terkait dengan adanya dugaan aliran dana haram masuk ke parpol, parpol yang bersangkutan dapat kena sanksi paling maksimal tak disertakan dalam pemilu,” kata Ray pada beritasatu.com (12/5/2013).

PKS memang sedang dirundung duka karena mantan orang nomor satunya, Luthfi Hasan Ishaaq, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementan tahun 2013, serta tersangka TPPU dalam kasus sama.

Bak bola liar, kasus yang menjerat LHI itu terus menggelinding dan dibumbui dengan pembentukan opini publik, baik lewat media konvensional, portal berita, hingga jaringan media sosial.

Sebagai sebuah partai yang lahir di era reformasi dan menegaskan diri sebagai partai berasas Islam, PKS tentu berhadapan dengan lawan-lawan politik yang tak menginginkan partai ini membesar. Apalagi, dalam ajang Pemilu 2014, DPP PKS menargetkan PKS menjadi 3 besar pemenang pemilu.

Menariknya, saat PKS menghadapi kasus seperti ini, wacana pembekuan hingga pembubaran parpol begitu masif. Padahal, kader-kader parpol lainnya yang tak sedikit jumlahnya tersandung kasus korupsi dan pencucian uang sebelumnya tak begitu mendapat “perlakuan” yang sama dengan PKS. Demikianlah fakta dan dinamika dunia politik. Dunia yang penuh trik dan intrik! [misroji/islampos]

Redaktur: Saad Saefullah



Peluang