Analisis

Abdul Fattah Assisi, Mursi, Kudeta, dan Imam Besar Al-Azhar

Kamis 25 Syaaban 1434 / 4 Juli 2013 14:51

mursi assisi Abdul Fattah Assisi, Mursi, Kudeta, dan Imam Besar Al Azhar

AKHIRNYA terjawab sudah apa yang dimaksud dengan pernyataan Panglima Angkatan Bersenjata Abdul Fattah Assisi, “Mati lebih terhormat bagi kami daripada membiarkan rakyat Mesir diancam dan diteror.”

Rabu, 3 Juli 2013, pukul 21.00 Assisi mengumumkan kepada dunia, Mesir kini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi hingga terpilihnya presiden yang baru. Keputusan ini tentu saja tidak dibuat dalam satu malam belaka. Beberapa jam jelang tenggat waktu habis, Assisi mengadakan pertemuan dengan perwakilan kekuatan politik, nasional dan pemuda. (El Baradei, ketua Partai Salafi An Nur, Grand Syeikh Al Azhar, Uskup Tawadros, serta perwakilan pemuda.

Sebenarnya Assisi juga melayangkan undangan kepada Partai Hurriyah Wal ‘adalah, namun El Katatni menolak untuk bergabung.

Konon pertemuan ini dilakukan Assisi setelah lagi-lagi gagal meyakinkan Presiden Mesir Muhammad Mursi untuk mengundurkan diri.

Assisi telah memberi jaminan bahwa Mursi akan dibebaskan dari proses hukum sebagai kompensasi pengunduran diri dan meminta pendukungnya yang terkonsentrasi di Rab’ah el Adawiyah untuk membubarkan diri secara damai. Namun Mursi meminta agar Assisi juga menjamin semua pimpinan (qiyadat) Ikhwan agar tidak diproses hukum.

Syarat ini tidak dapat dipenuhi oleh militer, karena ada di antara qiyadat IM yang telah melakukan kesalahan yang—menurut Assisi—tidak terampuni, yaitu meminta negara lain untuk melakukan intervensi militer.

Dengan kondisi ini, tidak ada jalan lain untuk memenuhi tuntutan rakyat kecuali dengan mengumumkan bahwa Mesir kini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

Untuk menghindari bentrokan antara pendukung dan anti Mursi, militer Mesir menyebar kekuatannya untuk melindungi demonstran, baik yang mendukung maupun yang tidak.

Dalam pembukaan pidatonya Assisi menyebutkan bahwa militer Mesir tidak dapat menutup mata dan telinga dari panggilan rakyat yang menuntut peran nasionalnya. Sejak awal, militer mengerti bahwa yang diminta darinya bukan untuk menjadi penguasa atau memerintah, namun untuk menjadi pelindung.

Assisi juga menyinggung upaya militer untuk menyelesaikan konflik yang ada sejak bulan November 2012 baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mengajak rekonsiliasi nasional yang telah mendapat sambutan dari seluruh kekuatan politik dan nasional yang ada, namun mendapat penolakan dari kepresidenan pada detik-detik terakhir.

Selain itu, militer juga telah melaporkan—lebih dari sekali—hasil studi strateginya, baik mengenai masalah dalam negeri maupun luar negeri, mencakup tantangan dan bahaya terbesar yang dihadapi negara, utamanya di bidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Sekaligus menyampaikan pandangannya sebagai lembaga nasional untuk memahami sebab-sebab perpecahan yang terjadi pada masyarakat dan cara menghilangkannya, serta cara menghadapi berbagai ancaman dan bahaya untuk keluar dari krisis ini.

Dalam kesempatan itu juga, Assisi menyampaikan bahwa dalam kerangka mengikuti perkembangan situasi saat ini, para Pimpinan Militer telah melakukan pertemuan dengan Presiden di istana el Qubba pada 22 Juni 2013, untuk menyampaikan pandangan dan penolakannya atas pelecehan terhadap lembaga-lembaga negara dan agama, sebagaimana penolakannya terhadap upaya teror dan ancaman terhadap rakyat. Saat itu Militer menaruh harapan untuk memperoleh kesepakatan bersama dalam memetakan Mesir ke depan melalui rekonsialisasi nasional.

Namun isi pidato presiden pada kemarin malam, yang disampaikan sebelum habis tenggat waktu yang ditentukan (48 jam) tidak sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat.

Kondisi inilah, menurut Assisi, yang membuatnya melakukan musyawarah dengan berbagai tokoh nasional, politik dan pemuda, tanpa menutup kesempatan bagi semua pihak, untuk menyusun road map, yang mencakup langkah-langkah awal untuk merealisasikan pembangunan masyarakat Mesir yang kuat dan bersatu tanpa mengesampingkan salah satu dari anak bangsa, atau aliran, serta upaya untuk mengakhiri pertikaian dan perpecahan.

Keputusan Militer ini tentu saja disambut gempita oleh rakyat yang menuntut dilakukan pemilu presiden, bahkan melebihi gempitanya saat Mubarak mengundurkan diri. Dan tentunya membuat kecewa pendukung Mursi.

Imam Besa Al-Azhar, sebagai salah satu peserta pertemuan, menjelaskan alasan mengapa beliau turut mendukung keputusan ini, “Mesir saat ini hanya memiliki dua pilihan, dan seburuk-buruknya pilihan adalah yang mengakibatkan pertumpahan darah. Oleh karena itu berdasarkan qaidah syar’i islami, yang menyatakan bahwa ‘melakukan perbuatan yang akibat buruknya lebih ringan hukumnya wajib,’ (irtikab akhaf adhdhararain wajib syar’i). Saya mendukung pendapat yang sudah menjadi kesepakatan semua yang hadir, yaitu melaksanakan pemilu presiden lebih dini, dimana rakyat dapat memilih kembali presidennya.”

Beliau menutup keterangannya dengan memohon kepada Allah agar keputusan ini dapat mengantarkan dua kubu yang bertentangan hidup damai di tanah dan Nil yang satu. [dedih mulyadi/islampos/al-ahram]

Redaktur: Saad Saefullah



Peluang